PANGKALPINANG – Aspirasi nelayan Bangka Selatan membuat pembahasan perubahan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali dibuka.
DPRD Babel memutuskan menunda rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (9/11/2026).
Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah sejumlah anggota dewan meminta agar wilayah tangkap nelayan Bangka Selatan, khususnya kawasan Batu Betumpang Rias, turut dimasukkan sebagai zona bebas tambang laut atau zero tambang.
Menurut Beliadi, usulan tersebut sebenarnya telah muncul dalam rapat finalisasi. Namun, keterbatasan waktu membuat aspirasi nelayan Bangka Selatan belum sempat diakomodasi dalam pembahasan sebelumnya.
“RZWP3K ditunda, sebenarnya rapat finalisasi terakhir sudah ada usulan, namun dari beberapa anggota dewan untuk mengakomodir keinginan nelayan Bangka Selatan yang juga ingin mengusulkan agar wilayah tangkap nelayannya menjadi zero tambang,” ujar Beliadi, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, gerakan masyarakat yang bahkan sampai menginap untuk menyampaikan tuntutan menjadi aspirasi yang perlu dihormati. DPRD pun akan kembali membahas usulan tersebut sebelum perubahan perda dilanjutkan.
“Jadi hari ini Perda RZWP3K kita tunda dan kita akan melakukan pembahasan kembali dengan memasukkan Bangka Selatan wilayah tangkap nelayannya menjadi zero tambang laut,” tegasnya.
Beliadi menyebut usulan penataan zonasi wilayah telah berlangsung sejak 2017. Ia menduga sejumlah aspirasi dari kabupaten/kota belum seluruhnya terakomodasi dalam proses pengusulan terdahulu. Karena itu, persoalan tersebut perlu dituntaskan dalam pembahasan saat ini.
“Karena usulan wilayah-wilayah ini kan memang dari kabupaten/kota sebenarnya, mungkin pada waktu mengusulkan itu terselip atau tertinggal. Memang karena kesalahan masa lalu harus kita selesaikan di masa sekarang,” pungkasnya. (KBC)
