PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mematangkan program pembangunan untuk periode 2025-2029.
Sejumlah persoalan kota, dari banjir dan sampah hingga kemiskinan, perumahan, pasar, dan stunting, akan menjadi perhatian dalam penyusunan program strategis perangkat daerah.
Pembahasan itu dilakukan melalui Paparan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang, Kamis (27/8/2026).
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, mengatakan program pembangunan harus disusun berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya membuat program, tetapi harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas untuk menjawab masalah kota.
“Sebetulnya kita melihat dari kondisi yang ada sekarang di Kota Pangkalpinang,” kata Saparudin.
Menurut Saparudin, persoalan lingkungan perkotaan menjadi salah satu agenda yang harus segera ditangani.
Pemerintah akan mendorong program yang berkaitan dengan ketahanan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir.
“Isu-isu yang ada terkait dengan persoalan-persoalan, misalnya persoalan lingkungan perkotaan, bagaimana kita harus membuat ketahanan lingkungan, sampah, banjir, itu harus kita programkan ke depannya untuk bisa kita atasi,” ujarnya.
Sebagai kota yang bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan, pembenahan pasar juga menjadi perhatian.
Saparudin menilai pemerintah perlu memastikan kapasitas pasar mampu mengikuti kebutuhan masyarakat.
“Pangkalpinang ini kan kota jasa perdagangan, kita punya pasar. Pasar kita ini kapasitasnya sudah cukup belum? Kalau belum ya harus kita tambah,” katanya.
Ia juga mempertanyakan kelayakan fasilitas dan pelayanan pasar yang ada saat ini. Jika belum memenuhi standar pelayanan publik, pemerintah akan mendorong revitalisasi.
“Pasar yang ada ini sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah pasar yang bisa melayani publik belum? Kalau belum ya sekarang harus kita benahi. Kita revitalisasi pasarnya,” ujar Saparudin.
Persoalan sampah, kata dia, juga tidak bisa dilepaskan dari agenda pembangunan kota.
Pengelolaan sampah membutuhkan program yang lebih terarah agar persoalan lingkungan tidak terus berulang.
Di sektor sosial, pemerintah memasukkan kemiskinan, kebutuhan perumahan dan stunting sebagai isu yang harus mendapat penanganan.
Saparudin mengatakan pembangunan harus menyentuh kelompok masyarakat yang masih membutuhkan intervensi pemerintah.
“Pangkalpinang misalnya tingkat kemiskinan masih ada, bagaimana kita mengatasi. Kemudian perumahan yang masih belum, perumahan orang-orang yang masih membutuhkan program-program pembangunan perumahan, kemudian penanganan masyarakat miskin, kemudian anak-anak misalnya stunting,” tuturnya.
Saparudin menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing organisasi perangkat daerah.
Program harus saling terhubung agar pembangunan berjalan dalam satu arah.
“Hari ini sebetulnya kita membumikan visi-misi ke dalam program kegiatan yang harus tersinkronisasi antara masing-masing OPD. Jangan satu-satu OPD, tapi terintegrasi semua,” ujarnya.
Menurut dia, integrasi menjadi penting agar visi dan misi pemerintah kota tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan.
Visi tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan masyarakat.
Saparudin juga meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang memahami arah pembangunan yang sedang dibangun.
Ia menilai visi kota tidak boleh hanya menjadi pengetahuan pimpinan, melainkan harus dipahami seluruh perangkat pemerintahan.
“Visi-visi itu kita semua, semua karyawan, semua OPD itu harus tahu semua, mau ke mana kita dibawa di Pangkalpinang,” kata Saparudin.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot ingin memastikan program strategis 2025-2029 tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif perencanaan, tetapi menjadi instrumen untuk menjawab persoalan kota secara lebih terukur dan terintegrasi. (KBC)
