Program PESIAR Akan Data Ulang Kepesertaan JKN

PANGKALPINANG – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal Zakaria Ali, memimpin Rapat Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi atau PESIAR di Rumah Dinas Gubernur Babel pada Selasa (23/7/2024).

Safrizal mengungkapkan, program PESIAR yang pada hakikatnya adalah dalam rangka memetakan data yang kepesertaan JKN dengan menyisir kembali para peserta JKN, sekaligus memberikan advokasi kepada masyarakat.
[irp]
“Agar sesuai dengan kelasnya dan kemampuannya untuk aktif menjadi peserta JKN mandiri, dan tidak perlu mengambil kelas di bawahnya yang harus ditanggung oleh negara,” jelasnya.

Menurut Safrizal, melalui Program PESIAR dapat menyisir masyarakat rentan seperti masyarakat miskin, korban PHK, masyarakat stunting, dan ibu hamil yang belum masuk dalam kepesertaan JKN.
[irp]
“Dengan demikian kalau nanti kita fokus kepada seluruh desa yang memiliki kemampuan, maka dengan sendirinya kita harapkan Bangka Belitung mampu mencapai Universal Health Coverage 100%. Hari ini cakupan UHC kita masih 98%, kita berupaya agar ini bisa sampai dengan 100%,” terangnya.

Sementara Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan, Juliansyah, mengatakan Program PESIAR merupakan kegiatan sosial marketing terencana dalam rangka rekrutmen peserta dan meningkatkan keaktifan peserta JKN yang dilakukan pihak ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi perangkat daerah terkait.
[irp]
“Di Bangka Belitung ada 5 Kabupaten/Kota dan 19 Desa yang menjadi piloting untuk program PESIAR ini. Diutamakan adalah desa yang maju dan mandiri,” ujarnya.”

Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.
[irp]
Dengan Program PESIAR, para agen diharapkan bisa melakukan rekrutmen peserta PBPU minimal 35 jiwa atau 13 KK per bulan (dengan asumsi family size 2,6).

Adapun Agen PESIAR bisa berasal dari Kader Pembangunan Manusia, Kader Pekerja Sosial Masyarakat, Kader BKKBN, Perangkat Desa, Pendamping Desa, Tokoh agama, bidan/pemberi layanan kesehatan, penggerak PKK, karang taruna, tenaga sukarela, kader kesehatan, institusi BUM Des, Pendamping Koperasi, atau petugas lain yang ditunjuk oleh Desa/Kelurahan. (*)

Sumber: Dinas Kominfo