Sebelum Anggaran 2025 Disahkan, Didit Minta Pj Gubernur Lantik Pejabat Definitif

PANGKALPINANG – Ketua Sementara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya meminta, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera mengisi jabatan eselon II, III dan IV dengan pejabat definitif, sebelum anggaran 2025 di sahkan.

“Kita tidak bicara masa lalu, kita sepakat bahwa DPRD meminta Pak Pj Sekda dan Pj Gubernur segera mendefintifkan mereka pejabat yang selama ini masih di Plh atau Plt di 9 OPD,” kata Didit kepada media usai menggelar RDP Bersama Pemprov Babel di Pangkalpinang, Senin (21/10/2024).

Menurut Didit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 9 OPD yang jabatan eselon II nya di isi oleh pelaksana tugas dan ada 48 jabatan eselon III dan IV juga diisi oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian.
[irp]
“Sebelum anggaran 2025 di sahkan, mereka semua ini harus definitif. Karena jika masih Plt pertanggungjawabnya bagaimana, bayangkan jika itu diserahkan ke plt dan sudah ada bukti mereka pasti bicara maaf pak, wewenang kami tidak ada. Jadi gimana, uangnya mau tapi programnya tidak mau,” ujar Didit.

Didit menambahkan ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunda bahkan tidak melantik hingg melangkah aturan yang ada. Dan ini terkesan tidak elok karena menzolimi dan menghambat karir ASN yang ingin berpartisipasi sesuai aturan.

“Ini ada kesengajaan dari eksekutif, giliran mau dilantik ada dinas teknis yang tidak hadir, jadi ini lucu. Ini menzolimi orang dan menghambat karir ASN karena sudah melangkah aturan. Kita tunggu komitmen dari eksekuti karena DPRD pernah mengosongkan 2 anggaran di OPD dan inilah salah satu fungsi DPRD yang punya hak anggaran, jadi jangan main-main dengan DPRD,” tegas Didit.
[irp]
Masih kata Didit, Komisi I DPRD Babel akan mengawal permasalahan ini hingga ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Pj Sekda Babel karena selama kurun waktu 2,5 tahun ini Bangka Belitung diisi oleh 4 Pejabat Gubernur belum pernah ada pelantikan pejabat eselon, sedangkan DKI Jakarta meski Pj Gubernurnya baru, bisa melantik 4 pejabat eselon II.

“Kita bayangkan sudah 4 Pj Gubernur kita tapi mereka tidak pernah melantik siapa-siapa. Sedangkan Pj Gubernur DKI saja baru 2 bulan sudah melantik 4 pejabat eselon. Jadi kita sepakat akan mengawal ini semua lewat komisi 1 dan Pj Sekda kita minta langsung ke Kemendagri untuk mempercepat hal ini,” tutup Didit. (Dika)