PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi bonus demografi, mengendalikan inflasi, sekaligus mendukung program pembangunan nasional.
Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, usai mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Dalam Negeri di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota, Selasa (16/9/2025).
Menurut Juhaini, salah satu fokus utama adalah penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) sesuai arahan Menteri BKKBN RI, Wihaji.
“Pak Menteri menyampaikan bahwa Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, di mana dari 286 juta penduduk, terdapat 192 juta penduduk produktif. Kondisi ini harus dimanfaatkan daerah dengan menyusun PJPK. Ada enam sasaran yang wajib kita tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah setelah kepala daerah terpilih dilantik,” ujarnya.
Enam sasaran tersebut meliputi wajib belajar 12 tahun, peningkatan keterampilan profesi, terciptanya job creator dan job seeker, investasi lapangan kerja, kontribusi terhadap pajak penghasilan, serta perlindungan sosial universal termasuk kesehatan dan jaminan hari tua.
“Dari enam sasaran itu nantinya akan diturunkan menjadi 30 indikator. Keberhasilan pelaksanaan PJPK akan berbuah insentif dana dari pemerintah pusat. Ini yang harus kita dukung,” tegas Juhaini.
Selain kependudukan, Pemkot Pangkalpinang juga mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Menurut Juhaini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dirjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP).
“Intinya kita mendukung penuh program ini dengan memberikan keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa gratis BPHTB dan retribusi perizinan bangunan gedung,” jelasnya.
Terkait pengendalian inflasi, Juhaini menegaskan bahwa kondisi Pangkalpinang masih terkendali.
“Alhamdulillah, inflasi Pangkalpinang year on year hanya 1,32 persen dengan indeks harga konsumen 105,88. Month to month bahkan terkoreksi minus 0,49 persen. Angka ini masih di bawah target nasional,” ungkapnya.
Juhaini juga menyoroti harga pangan, khususnya beras. Dari pantauan di Pasar Pagi, Pasar Kampung Melayu, dan Pasar Ratu Tunggal, harga beras SPHP tercatat Rp12.500 per kilogram, lebih rendah dari HET Rp13.900.
Beras medium dijual Rp13.250 per kilogram dari HET Rp14.000, sementara beras premium berada di atas HET Rp15.400, yakni Rp16.000 per kilogram akibat keterbatasan stok. (kabarbangka.com)
Siapkan Strategi Hadapi Bonus Demografi dan Kendalikan Inflasi
