BANGKA SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan secara resmi menyampaikan 46 poin rekomendasi kepada Bupati terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Basel, Selasa (22/4/2025).
Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi, menjelaskan rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi mendalam yang dilakukan oleh panitia khusus terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“Kami memberikan apresiasi atas sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Namun, kami juga melihat masih banyak aspek yang perlu segera diperbaiki demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Salah satu fokus utama rekomendasi DPRD adalah kondisi infrastruktur layanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Dewan menyoroti kondisi gedung Rumah Sakit Umum Daerah dan sejumlah Puskesmas Pembantu di berbagai desa yang dinilai masih memerlukan rehabilitasi.
Lebih lanjut, RSUD Junjung Besaoh juga direkomendasikan untuk segera melakukan pengadaan alat medis utama yang mendesak, termasuk fasilitas untuk ruang operasi, laboratorium, radiologi, serta pembaruan armada ambulans.
Kekurangan tenaga medis di RSUD Junjung Besaoh dan RSU Kriopanting juga menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024. Dari target sebesar Rp 83,41 miliar, realisasi PAD hanya mencapai Rp 42,59 miliar atau sekitar 51,06 persen. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan capaian PAD tahun 2023 yang hampir mencapai 100 persen.
“Ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Proyeksi pendapatan daerah ke depan harus lebih realistis dan didasarkan pada potensi riil yang dimiliki daerah,” tegasnya.
DPRD juga memberikan perhatian pada tingginya angka belanja pegawai yang mendekati 50 persen dari total anggaran, terutama setelah adanya pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dalam aspek perizinan dan investasi, DPRD meminta pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin usaha, terutama untuk mencegah potensi konflik dengan masyarakat terkait pemanfaatan lahan produktif.
Perhatian khusus juga diberikan DPRD untuk wilayah kepulauan seperti Pongok dan Celagen. Pemerintah daerah didorong untuk memberikan perhatian lebih mengingat keterbatasan akses masyarakat di pulau-pulau tersebut terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.
Selain itu, DPRD menyoroti adanya perbedaan data realisasi dan target PAD antara data yang beredar di media massa daring dengan data dalam LKPJ Bupati Tahun 2024.
Badan Keuangan dan Aset Daerah diminta untuk segera memberikan klarifikasi terkait potensi kekeliruan data tersebut, mengingat peran penting media massa sebagai sumber informasi dan sarana pembelajaran bagi masyarakat.
Isu pengelolaan wahana publik seperti bianglala dan rainbow slide di kawasan Himpang Lima juga menjadi sorotan. DPRD meminta agar kerja sama pengelolaan wahana dilakukan secara lebih transparan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas.
Erwin Asmadi menekankan bahwa pembangunan daerah seharusnya tidak hanya berfokus pada target output fisik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Dengan penyampaian rekomendasi ini, DPRD Kabupaten Bangka Selatan berharap Pemerintah Kabupaten dapat mengambil langkah-langkah konkret pada tahun 2025 untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat Bangka Selatan.
“Pembangunan harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Seluruh rekomendasi ini kami harapkan dapat menjadi bahan evaluasi strategis demi perbaikan yang berkelanjutan di tahun anggaran mendatang,” pungkas Erwin. (Yusuf)
Sumber: mediaqu.id
DPRD Berikan 46 Catatan Atas LKPJ Bupati Basel
