PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, menyoroti beragam keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit daerah.
Mulai dari pasien yang merasa ditolak, keterbatasan kamar rawat inap, hingga kurangnya komunikasi dengan keluarga pasien.
Hal itu disampaikan Beliadi usai memimpin rapat koordinasi bersama para direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) se-Babel di ruang Badan Musyawarah DPRD Provinsi Babel, Senin (15/9/2025).
Rapat membahas standar operasional prosedur (SOP) pelayanan rawat inap rumah sakit serta peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
“Banyak laporan, ada pasien yang katanya tidak mendapat pelayanan, ditolak, bahkan dibiarkan. Ada juga pasien rujukan dari Belitung yang sampai di sini tidak kebagian kamar, akhirnya harus menunggu berbulan-bulan,” kata Beliadi.
Menurut dia, masalah ini harus diurai dengan melihat SOP yang berlaku di tiap rumah sakit. DPRD, lanjutnya, akan meminta salinan SOP dari rumah sakit kabupaten/kota untuk dipelajari lebih lanjut.
“Dari situ nanti kita cek, apakah SOP mereka sudah adil terhadap rakyat dan juga rumah sakit. Kalau belum, maka kita bisa memberikan koreksi. Termasuk juga dengan BPJS,” ujarnya.
Beliadi menegaskan, pihaknya ingin menyusun formulasi pelayanan kesehatan yang tidak merugikan masyarakat maupun rumah sakit.
Apalagi, banyak kasus pasien yang merasa kecewa karena keluarga mereka tidak mendapat perawatan maksimal.
“Sering kali ada keluarga yang mengira orang tuanya tidak diterima di rumah sakit, lalu dibawa pulang, tak lama kemudian meninggal. Itu yang menimbulkan kemarahan.
Padahal bisa saja penyakitnya memang bisa ditangani di rumah dengan obat tertentu, tapi penjelasan itu tidak diberikan,” tutur politisi Gerindra ini.
Ia menilai rumah sakit perlu memperkuat fungsi humas agar keluarga pasien mendapat pemahaman yang jelas terkait kondisi medis. Dengan begitu, potensi kesalahpahaman bisa dihindari.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti masih minimnya tenaga dokter, terutama spesialis, di daerah-daerah terpencil.
Menurut Beliadi, direktur rumah sakit semestinya segera mengajukan penambahan dokter kepada pihak terkait agar pelayanan tidak terganggu.
“Ini sedang dicari solusinya. Kekurangan dokter memang masalah klasik, tapi tetap harus ada langkah konkret,” tegasnya.
Ke depan, DPRD Babel berharap adanya SOP baru yang lebih manusiawi, berpihak kepada rakyat, sekaligus tidak membebani rumah sakit.
“Kita ingin pelayanan kesehatan jelas dan transparan. Jangan sampai ada lagi pasien merasa ditelantarkan,” kata Beliadi. (kabarbangka.com)
DPRD Soroti Keluhan Masyarakat Terkait Pelayanan Kesehatan
