Hendra Amoer Hadiri Musrenbang RPJMD 2025-2029

BANGKA SELATAN – Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka Selatan, Hendra Amoer, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029 secara daring, Selasa (6/5/2025).

Dalam forum itu, Hendra menyampaikan pentingnya memasukkan program pencegahan dan pemberantasan narkoba ke dalam prioritas pembangunan daerah.

“RPJMD adalah komitmen pembangunan lima tahun ke depan. Karena itu, BNN sebagai lembaga vertikal perlu memberikan sumbangsih agar arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan program prioritas nasional, terutama dalam pemberantasan narkoba,” kata Hendra dalam paparannya.

Ia merujuk pada Asta Cita, delapan agenda prioritas nasional, yang salah satunya menekankan pentingnya penanggulangan narkoba.

Hendra mengatakan, masukan dari BNN bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan program pencegahan dan pemberantasan narkoba mendapatkan ruang dalam perencanaan jangka menengah daerah.

Dalam kesempatan itu, BNN Bangka Selatan mengusulkan agar program tersebut dicantumkan dalam setidaknya tiga poin pembangunan utama RPJMD 2025–2029.

Pertama, dalam aspek pembangunan kesehatan, mengingat dampak buruk narkoba terhadap kondisi fisik dan mental masyarakat.

Kedua, dalam pembangunan sosial, karena penyalahgunaan narkoba memperburuk kualitas kehidupan sosial dan memperlebar kesenjangan sosial.

Dan yang ketiga, pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, sebab peredaran narkoba berkaitan erat dengan meningkatnya angka kriminalitas.

“Ketiga poin ini strategis. Narkoba adalah masalah lintas sektor yang menggerogoti fondasi pembangunan jika tidak ditangani secara serius,” ujar Hendra.

Usulan BNNK tersebut mendapat tanggapan positif dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangka Selatan. Menurut Bappeda, masukan itu akan diakomodasi dalam penyusunan RPJMD yang saat ini tengah berlangsung.

Musrenbang RPJMD 2025–2029 Bangka Selatan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, lembaga vertikal, serta perwakilan masyarakat.

Forum ini menjadi ruang dialog dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan yang inklusif dan terintegrasi dengan program nasional. (Yusuf)

Sumber: mediaqu.id