BANGKA BARAT – Sebagai anggota DPRD Bangka Barat yang telah duduk di kursi legislatif selama tiga periode, kader Partai Demokrat, Izkar, merasa terpanggil dan ingin ikut serta berkompetisi di Pilkada 2024.
Dia mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati melalui DPC Partai Demokrat yang berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Menurut Izkar, dirinya memang telah diajukan partainya untuk maju di Pilkada Bangka Barat, bahkan sebelum Pemilu 2024 digelar Februari lalu.
Kendati tidak mendapatkan kursi lagi di DPRD, ia sudah mengantongi seluk beluk kelebihan dan kekurangan pengelolaan daerah oleh pihak eksekutif. Izkar menilai masih banyak yang harus dibenahi.
“Saya lebih paham kelebihan dan kekurangan Kabupaten Bangka Barat. Berangkat dari hal itu kami melalui partai untuk melanjutkan di kontestasi Pilkada, karena apa yang kami rumuskan bersama – sama masih ada yang belum diikuti dan dilaksanakan oleh eksekutif,” ungkap Izkar di Kantor DPC Demokrat Bangka Barat, Rabu ( 24/4 ).
Kekurangan yang dimaksud Izkar antara lain terkait birokrasi, penataan kemasyarakatan serta pergerakan perekonomian sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Dan yang sangat menonjol yaitu peningkatan pendapatan asli daerah.
“Apabila ini dibiarkan dengan kita lihat platform PAD kita yang tidak pernah beranjak naik. Nah, ini kekurangan yang menjadi keprihatinan kita. Kepedulian kita bahwasanya tidak serta merta suatu daerah hanya tergantung kepada pusat. Maka kita harus mengejar peningkatan PAD,” cetus dia.
Padahal menurut dia masih banyak potensi PAD yang ada dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemda Bangka Barat. Di antaranya dua pelabuhan, Tanjung Kalian dan Tanjung Ular.
Menurut dia sejak dibangun sampai saat sekarang ini Pelabuhan Tanjung Ular belum terlihat pemanfaatannya selain jadi tempat pemancingan oleh masyarakat.
“Sampai hari ini kita melihat hanya jadi tempat pemancingan saja karena apa? Karena tidak ada yang membawa dan mempromosikan bahwa di sini ada satu peluang baik untuk investasi dan menambah income bagi daerah,” cetus dia.
Perihal UMKM juga tidak luput dari perhatiannya. Izkar menilai belum ada kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil tersebut.
“Kita selalu menggaungkan UMKM, sampai hari ini kita melihat kebijakan tidak berpihak karena tidak ada anggaran pembinaan untuk memfasilitasi pelaku UMKM yang home industry,” terangnya.
Berdasarkan beberapa hal tersebut Izkar merasa terusik dan ingin berjuang untuk membenahi serta membangun Kabupaten Bangka Barat menjadi lebih baik lagi ke depan.
“Insya Allah karena latar belakang saya selain politisi dan sudah duduk di legislatif tiga periode pernah jadi Ketua BK, Ketua Bapemperda, artinya seluk beluk kelebihan dan kekurangan daerah saya tahu,” tutup Izkar. (SK)
Sumber: portaldutaradio
