BANGKA – Mantan Bupati Bangka Periode 2013-2018 yang kini duduk di Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmizi Saat, mengungkapkan dana kas pemerintah daerah tidak boleh kosong.
Menurut Tarmizi, hal itu untuk mengantisipasi terjadi kenaikan gaji pegawai, terjadi bencana alam, bantuan untuk masyarakat juga sumbangan untuk daerah lain dan segala macam.
“Kalau tidak dari simpanan kita, dari mana duitnya? Pemerintah daerah ini negara, meski kecil begitu kita mengelola negara,” ungkapnya di Sungailiat, Selasa (3/12) pagi.
Tarmizi menjelaskan, dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dibahas terlebih dahulu adalah Kebijakan Umum Anggaran. Misalnya kebijakan Pemda seperti apa? Pendapatan dari mana? Lalu dibahas oleh tim anggaran Pemkab dengan Banggar DPRD.
“Di rapat dulu bahas KUA-PPAS. Pendapatan kita berapa? Baru dibahas per OPD, dipanggil mana usulan kalian? Apa dasarnya? Ada yang ditambah, ada yang berkurang. Kita lihat, minta dijelaskan mana rincian usulannya? Sudah masuk ke TAPD belum? Sudah masuk ke perencanaan belum,” jelasnya.
“Namanya negara ini tidak bisa pembangunan seketika. Dalam rangka apa? Arahnya ke mana? Kabupaten Bangka ini menuju ke mana? Apakah bidang pertanian? Perikanan? Itu yang harus jelas dulu,” imbuhnya.
Tarmizi menuturkan, bupati dan wakil bupati sebagai pilot dan co pilot atau sebagai sopir harus bisa mengarahkan, supaya yang dituju itu jelas.
“Harapannya kesejahteraan masyarakat, pendidikan baik, kesehatan baik. Zaman kami bisa bangun 2 rumah sakit, taman kota, Puskesmas semua rawat inap, bisa sekolahkan (beasiswa) anak-anak, dari duit itulah,” tuturnya.
Dikatakan Tarmizi, supaya program dan pembangunan lancar hubungan bupati dan sekda dengan gubernur itu harus baik.
“Pasar Sungailiat itu tidak ada duit Pemda Bangka. Jalan Sungailiat-Bakam itu juga sama, duit provinsi semua. Saya datang ke Pak Rustam Efendi, Pak gubernur kami mau bangun pasar, tolong dibantu. Jalan Sungailiat-Bakam itu itu duit provinsi juga, namanya dana bantuan atau DABA,” katanya.
Masih kata Tarmizi, Pemkab Bangka tahun ini berdasarkan undang-undang ada pembagian pajak kendaraan bermotor atau opsen, yang potensinya puluhan milyar.
“Asal dikelola dengan baik, tidak mungkin defisit parah. Kalau defisit itu tiap kabupaten ada, tetapi dengan politik anggaran defisit ini bisa ditutup,” ujarnya.
“Nah, kalau sampai kebijakan yang dilaksanakan oleh Pj Bupati terpaksa harus potong gaji, itu saya tidak habis pikir. Saya tidak tahu di mana salahnya itu, kan? Kami di provinsi juga defisit, tapi gaji pegawai tetap (tidak dipotong), TPP tetap, honor tetap,” kata dia. (Red)
Kas Daerah Tidak Boleh Kosong
