PANGKALPINANG – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afrianto, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Minggu Ketiga Agustus secara virtual di Ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel, Senin (25/8/2025).
Pada rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, diawali paparan Kepala BPS Amalia Adininggar. Ia menjelaskan dari hasil tinjauan pada minggu ketiga Agustus 2025.
Dijelaskannya, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 24 provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan IPH tersebut dipengaruhi oleh komoditas cabai merah, bawang merah, dan beras.
Menyikapi hal ini, Sekjen Tomsi Tohir meminta agar seluruh dinas di kabupaten/kota untuk betul-betul turun ke lapangan, dan mencermati apa yang terjadi, karena tanpa melakukan hal-hal tersebut tidak ada dasar dalam pengambilan kebijakan.
“Kami berharap hal-hal seperti ini bisa dicermati, dan mencarikan jalan keluar bagi warganya masing-masing. Di sinilah letak pengabdian kita kepada masyarakat,” ujarnya.
Ditambahkannya, pihaknya sudah menyarankan agar dilakukan MoU perdagangan antar kota. Pada tahun sebelumnya upaya ini sudah terbukti. Ia berharap 2025 dapat diawali inflasi dengan baik, tidak sia-sia dan terbuang percuma.
“Kami berharap untuk lebih konkret lagi pada minggu ke depan, dan tetap semangat untuk tetap berupaya keras mengabdi pada negeri dan masyarakat,” katanya.
Pada rakor ini juga dibahas dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah. Program tersebut berupa pembebasan persetujuan bangunan gedung (PBG) ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Saat ini Kementerian PUPR terus berupaya melakukan percepatan pelayanan perumahan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan, Rachman Arief Dienaputra. (*)
Kemendagri Dorong Pemda Perketat Pantau IPH dan Inflasi
