JAKARTA – Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Hari Kusmardianto, mengatakan telah memberikan beberapa catatan penting terhadap Raperda yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Babel terkait pembentukan Badan Usaha Pelabuhan yang nantinya akan dimiliki oleh Pemprov Babel.
“Kami sudah memberikan beberapa catatan terhadap legal drafting yang bapak-bapak sampaikan untuk dipelajari,” ujarnya, Senin (13/5), saat menerima Pansus Raperda BUP DPRD Provinsi Babel.
Beberapa poin di antaranya, penugasan pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Bab Ruang Lingkup. Hal ini menjadi penting, jika suatu saat BUMD bisa turut andil dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah daerah ataupun pusat di bidang jasa kepelabuhanan.
Kemudian penamaan PT Serumpun Sebalai sudah ada dan terdaftar sehingga harus diganti. Berikutnya pada Bab X tentang Kerja Sama agar menambahkan poin kerja sama yang dapat dilakukan di luar RUPS.
Sehingga tidak menghabiskan banyak waktu untuk kerja sama-kerja sama yang sebenarnya dapat dilakukan tanpa RUPS dan fleksibilitas dari BUMD dalam bekerja sama dapat lebih dipermudah.
“Inilah beberapa catatan penting dari perspektif kerja sama yang memang kita konsern terhadap pendirian BUMD ini, supaya lebih ramah investasi dan memberikan flesibilitas dalam melalukan kegiatan usahanya,” kata dia. (*)
Kemenko Marves Berikan Catatan Penting
