PANGKALPINANG – Di balik meja kerja para birokrat, angka-angka kerap terserak dalam sekat ego sektoral yang rumit.
Penyakit lama birokrasi ini yang hendak dipangkas tuntas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.
Lewat ruang pertemuan Balai Besar Betason, Selasa (22/9/2026), puluhan pengelola data dari Organisasi Perangkat Daerah hingga tingkat kecamatan dikumpulkan.
Mereka bukan sedang merumuskan kebijakan makro, melainkan merapikan fondasi paling mendasar dari sebuah kebijakan: metadata statistik.
Sekretaris Diskominfo Kota Pangkalpinang, Zulfahmi, yang membuka pelatihan tersebut mengingatkan bahwa kebijakan publik yang pincang hampir selalu berakar dari data yang compang-camping.
Tanpa standarisasi yang jelas, angka-angka pembangunan hanya akan menjadi dokumen mati.
“Data yang akurat dan terpadu adalah nyawa dari setiap perencanaan pembangunan. Kita ingin memastikan tidak ada lagi kebijakan yang dibangun di atas asumsi,” ujar Zulfahmi di hadapan para peserta.
Menyadari rumitnya membenahi dapur data pemerintah daerah, Diskominfo tidak bekerja sendirian.
Mereka menggandeng Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang untuk turun tangan membimbing para walidata pendukung.
Narasumber BPS Kota Pangkalpinang, Livio Mayesta, langsung membimbing para peserta menyisir tiga pilar krusial pengelolaan data: metadata kegiatan, metadata variabel, hingga metadata indikator.
Sesi ini dirancang agar para produsen data di setiap instansi paham betul bagaimana cara menyajikan angka yang bukan sekadar ada, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan dan dibagipakaikan secara lintas sektor.
Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kota Pangkalpinang, Darima, menambahkan pendampingan intensif ini merupakan langkah nyata mewujudkan satu data daerah yang terintegrasi.
Sebab, di era keterbukaan informasi saat ini, silo data antarinstansi sudah saatnya dirobohkan demi melahirkan kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat Pangkalpinang. (KBC)
