BABARHEADLINE

Komitmen Wujudkan Pelayanan Bersih Pungli dan Responsif

×

Komitmen Wujudkan Pelayanan Bersih Pungli dan Responsif

Sebarkan artikel ini

BANGKA BARAT – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangka Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna memperkuat kualitas pelayanan masyarakat serta menyerap masukan dari berbagai lintas sektor instansi di daerah.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan standar pelayanan publik di lingkungan Kemenag berjalan transparan, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bangka Barat, Jumadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh jajaran, mulai dari tingkat kantor kabupaten, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga madrasah negeri, telah berkomitmen penuh memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa ada pungutan di luar ketentuan resmi negara.

“Kami sudah pastikan bahwa seluruh pelayanan yang ada di Kementerian Agama, baik di kantor, KUA, maupun madrasah, tidak ada lagi namanya pungutan liar atau pembayaran di luar ketentuan negara,” tegas Jumadi di hadapan para peserta forum.

Ia merinci bahwa untuk layanan di KUA, satu-satunya biaya resmi yang dibebankan kepada calon pengantin adalah pelaksanaan nikah di luar kantor dengan tarif Rp600.000, sementara layanan di dalam kantor tidak dipungut biaya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap oknum luar maupun perantara yang mengatasnamakan instansi dan meminta biaya tambahan di luar aturan resmi.

Perluasan Sinergi dan Akselerasi Layanan Publik,Forum konsultasi ini turut dihadiri oleh perwakilan lintas instansi, di antaranya Polres Bangka Barat, Badan Pusat Statistik, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perwakilan lembaga pemasyarakatan. Berbagai masukan konstruktif mengalir dari instansi mitra untuk menyempurnakan standar operasional prosedur pelayanan Kemenag ke depan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Bangka Barat, Yuli Herawansyah, turut mendampingi jalannya diskusi interaktif yang merumuskan sejumlah poin penting perbaikan layanan.

Dalam catatan akhir dan evaluasi kegiatan, Jumadi menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor yang telah berjalan, termasuk kerja sama dengan Dukcapil terkait integrasi dokumen kependudukan pasca-akad nikah.

“Rata-rata setiap tahun peristiwa nikah di KUA kita berada di atas 1.000. Kalau 1.000 peristiwa itu bisa dilayani tuntas di KUA, artinya ada 1.000 masyarakat yang tidak perlu lagi pergi jauh-jauh mengurus dokumen kependudukan ke Dukcapil,” ujar Jumadi.

Selain itu, Kemenag Bangka Barat juga tengah memperluas jangkauan kerja sama pembinaan keagamaan dan sosial, termasuk pendampingan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan melalui program sertifikasi pengurusan jenazah, serta penguatan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial di kalangan remaja.

Menanggapi masukan terkait waktu tunggu pelayanan dan aksesibilitas penyandang disabilitas, pihak Kemenag menyatakan terus berproses melengkapi fasilitas fisik, seperti jalur akses khusus dan perbaikan sarana pendukung di kantor.

Sebagai langkah responsif terhadap pengaduan publik, Kemenag Bangka Barat berencana mencontoh strategi pelayanan responsif berbasis kanal komunikasi langsung, seperti pemasangan nomor kontak pengaduan di setiap madrasah dan KUA.

Langkah ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran perbaikan secara transparan.

“Perbaikan dan pelayanan yang maksimal tidak akan bisa kami capai tanpa adanya dukungan, masukan, serta evaluasi dari Bapak, Ibu dan kawan-kawan semua. Tujuan kami satu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, lancar, dan sesuai aturan,” pungkas Jumadi menutup forum. (KBC)

Tinggalkan Balasan