PANGKALPINANG – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan kuota BBM subsidi untuk sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga pertengahan tahun 2026 masih dalam kondisi aman dan diproyeksikan mencukupi hingga akhir tahun.
Meski demikian, Pertamina mengakui masih banyak nelayan yang belum dapat mengakses BBM subsidi karena terkendala persyaratan administrasi untuk memperoleh surat rekomendasi.
Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, mengatakan penyaluran BBM subsidi kepada nelayan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, SPBU Nelayan (SPBUN) hanya dapat melayani nelayan yang telah memiliki surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Prosedurnya memang yang bisa kami layani adalah nelayan yang memiliki surat rekomendasi. Terkait persyaratan surat rekomendasi itu merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan,” kata Satriyo di Gedung DPRD Provinsi Babel, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, saat ini proses penerbitan surat rekomendasi telah menggunakan aplikasi XStar yang dikembangkan oleh BPH Migas sehingga seluruh data penerima BBM subsidi tercatat secara digital.
Namun, di lapangan masih ditemukan banyak nelayan yang membutuhkan BBM subsidi, tetapi belum dapat memenuhi persyaratan administrasi.
“Secara formal memang sudah menggunakan aplikasi XStar dari BPH Migas. Tetapi di lapangan masih banyak nelayan yang membutuhkan BBM subsidi, namun secara persyaratan belum bisa memenuhi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk dicarikan solusinya,” ujarnya.
Menurut Satriyo, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pelayanan jemput bola oleh DKP melalui pembukaan gerai pelayanan langsung di pelabuhan perikanan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempermudah nelayan dalam mengurus dokumen dan surat rekomendasi sehingga mereka dapat memperoleh haknya atas BBM subsidi.
Terkait ketersediaan kuota, Satriyo memastikan stok BBM subsidi di Bangka Belitung masih mencukupi.
“Kalau kuota Bangka Belitung sampai saat ini masih on track sampai dengan akhir tahun,” katanya.
Ia menyebut realisasi penyaluran BBM subsidi hingga Juni 2026 masih berada dalam batas yang telah direncanakan.
Meski demikian, Pertamina tetap mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi BBM subsidi, terutama Biosolar dan Pertalite, menyusul perubahan harga yang menyebabkan masyarakat beralih menggunakan bahan bakar bersubsidi.
“Dengan adanya perubahan harga dan selisih harga BBM, tentunya konsumsi BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar berpotensi meningkat,” jelasnya.
Karena itu, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan serta BPH Migas agar distribusi BBM subsidi kepada nelayan tetap berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai kuota yang telah ditetapkan. (KBC)
Masih Banyak Nelayan Belum Dapat Mengakses BBM Bersubsidi
