PANGKALPINANG – Agenda pengesahan revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertunda setelah sekelompok nelayan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Babel, Senin (9/11/2026).
Massa yang berasal dari nelayan Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, serta sejumlah nelayan dari Bangka Selatan menyampaikan tuntutan agar wilayah zona bebas tambang diberlakukan tanpa pengecualian.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menawarkan dialog langsung dengan perwakilan massa. Ia meminta para nelayan menentukan perwakilan untuk membahas aspirasi mereka bersama pimpinan DPRD.
“Kami minta perwakilan nelayan untuk diskusi. Silakan ditentukan siapa saja yang ikut, kita langsung diskusi di dalam,” ujar Didit saat menemui massa bersama Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta.
Di tengah aksi tersebut, ruang rapat paripurna yang sebelumnya telah diisi sebagian tamu undangan tidak dapat melanjutkan agenda pengesahan revisi ranperda.
Persoalan zonasi pesisir Babel sendiri telah menjadi perhatian kelompok nelayan selama beberapa tahun terakhir.
Nelayan Beriga sebelumnya menuntut agar wilayah mereka dikeluarkan dari zona pertambangan. Belakangan, tuntutan serupa juga disuarakan nelayan dari daerah lain, termasuk Bangka Selatan. (KBC)
