BANGKA BARAT – Pemkab Bangka Barat saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.
Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah ditaksir mencapai Rp200 miliar masih tertahan di pemerintah pusat.
Akibatnya, pemeliharaan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi terhambat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bangka Barat, Abimayu, mengungkapkan penundaan penyaluran DBH ini terjadi sejak beberapa tahun anggaran.
“DBH untuk kurang bayar tahun 2023 sampai 2024 saja kurang lebih Rp70 sampai Rp80 miliar. Belum lagi tahun 2025 yang tertahan. Hitungan kasar kami, totalnya mungkin mencapai Rp200-an miliar,” ungkap Abimayu, Selasa (30/6/2026).
Menurut Abimayu, jika seluruh dana transfer tersebut disalurkan tepat waktu oleh pusat, Pemkab Bangka Barat tidak perlu memutar otak mencari dana segar.
Namun, demi memastikan pelayanan publik dan pembangunan tidak mandek, opsi pinjaman daerah kini mulai dijajaki sebagai solusi alternatif. (KBC)
Pemkab Bangka Barat Lirik Opsi Pinjaman Daerah
