PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui program desa/kelurahan binaan imigrasi.
Pada tahap awal, sebanyak 14 kelurahan yang tersebar di tujuh kecamatan ditetapkan sebagai wilayah binaan. Prioritas diberikan kepada kelurahan yang sebelumnya terindikasi memiliki warga menjadi korban TPPO.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon, mengatakan penetapan 14 kelurahan tersebut merupakan langkah awal untuk memperluas edukasi dan pengawasan terkait persoalan keimigrasian di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan perancangan dan sosialisasi desa/kelurahan binaan imigrasi Kota Pangkalpinang di Ebessan Cafe, Jumat (20/11/2026).
“Untuk tahap sekarang ini 14 kelurahan dulu. Itu ada 14 kelurahan di tujuh kecamatan,” kata Donal.
Menurutnya, kelurahan yang menjadi prioritas merupakan wilayah yang sebelumnya terindikasi memiliki warga menjadi korban TPPO. Berdasarkan data sementara, terdapat lima puluh lima orang warga Pangkalpinang yang tercatat menjadi korban pada 2025.
Sementara itu, data korban sepanjang 2026 belum dapat dipastikan karena pendataan belum sepenuhnya lengkap. Donal menduga masih ada korban yang tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, termasuk mereka yang dipulangkan langsung ke Indonesia melalui Jakarta.
“Data sementara ini yang ada tadi lima puluh lima orang untuk 2025. Kalau 2026 belum bisa kita dapatkan secara lengkap,” ujarnya.
Donal menjelaskan, program kelurahan binaan imigrasi tidak hanya berfokus pada pelayanan paspor, tetapi juga mencakup pengawasan keberadaan warga negara asing serta kepatuhan terhadap izin tinggal di wilayah Pangkalpinang.
Ia meminta para lurah aktif berkoordinasi dengan petugas imigrasi agar edukasi dan pengawasan dapat berjalan hingga tingkat masyarakat.
Menurutnya, keberadaan petugas imigrasi di kelurahan diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah setempat, sebagaimana peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Harapan kita, lurah-lurah dapat berkoordinasi dan mengajak kerja sama petugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keimigrasian,” jelasnya.
Selain pengawasan orang asing, edukasi mengenai bahaya TPPO juga menjadi perhatian utama. Donal mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja, kuliah, maupun program magang di luar negeri yang menjanjikan keuntungan besar.
Sebab, menurutnya, modus TPPO semakin beragam. Tidak sedikit tawaran yang awalnya dikemas sebagai kesempatan bekerja, pendidikan, atau magang, tetapi kenyataannya justru berujung pada eksploitasi tenaga kerja.
“Modusnya banyak. Ada yang menggunakan alasan pekerjaan, pendidikan, kuliah, bahkan magang. Ternyata setelah sampai di sana, mereka bukan magang, tetapi dipekerjakan,” ungkapnya.
Karena itu, Donal mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas lembaga yang menawarkan pekerjaan atau pendidikan di luar negeri. Calon pekerja juga diminta memeriksa kejelasan perusahaan, lembaga penyalur, hingga jaminan asuransi kerja sebelum memutuskan berangkat.
Ia menegaskan, pencegahan harus dilakukan sejak awal dan masyarakat tidak perlu menunggu sampai menjadi korban untuk melaporkan dugaan praktik TPPO.
“Kami dari pemerintah kota mengimbau masyarakat agar lebih selektif menilai setiap ajakan atau tawaran bepergian ke luar negeri. Pastikan lembaganya resmi atau tidak, termasuk apakah ada asuransi kerjanya,” tegas Donal.
Donal menambahkan, program kelurahan binaan imigrasi berpeluang diperluas ke wilayah lain. Namun, pelaksanaannya akan menyesuaikan kemampuan dan ketersediaan petugas imigrasi.
“Jangan sampai anak-anak dan saudara-saudara kita menjadi korban. Dari awal harus kita cegah,” pungkasnya. (KBC)






