PANGKALPINANG – DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merespons cepat aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang disampaikan melalui Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Bangka Belitung.
Respons tersebut kembali ditegaskan dalam Audiensi Bersama Aliansi BEM Daerah Bangka Belitung Tahun 2026 yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Kamis (8/10/2026).
Wakil Ketua I DPRD Babel, Eddy Iskandar, mengatakan terdapat sekitar 23 poin persoalan yang menjadi bahan pembahasan antara mahasiswa, DPRD dan Pemerintah Provinsi Babel.
Menurut Eddy, persoalan tersebut menyangkut berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kurang lebih ada 23 poin yang menjadi pembahasan. Mulai dari persoalan agraria, pelayanan BPJS Kesehatan, penyakit menular, sampai persoalan kebutuhan air bersih,” kata Eddy usai audiensi tersebut.
Ia menjelaskan, sejumlah persoalan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi Babel dan perangkat daerah terkait.
Eddy mengapresiasi langkah Gubernur Babel yang merespons aspirasi masyarakat dengan menginstruksikan Sekretaris Daerah serta seluruh kepala dinas untuk duduk bersama membahas persoalan yang disampaikan.
Menurutnya, setiap OPD diminta bertanggung jawab terhadap persoalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Pak Gubernur langsung memerintahkan Sekda dan seluruh kepala dinas untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui rapat koordinasi. Setiap OPD harus bergerak sesuai kewenangan teknis agar persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Babel juga mendorong keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa.
Para kepala dinas diharapkan tidak menutup akses komunikasi dengan mahasiswa sehingga setiap perkembangan penanganan aspirasi dapat terus dikawal bersama.
Eddy menyebut keterbukaan komunikasi menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi antara pemerintah, DPRD dan mahasiswa.
Ia bahkan mendorong para pejabat membuka akses komunikasi secara langsung atau “open HP” agar mahasiswa lebih mudah menyampaikan masukan maupun melakukan koordinasi.
“Jangan sampai ada kepala dinas yang sulit dihubungi. Kita ingin komunikasi dibuka, sehingga mahasiswa bisa memberikan masukan dan bersama-sama mengawal penyelesaian persoalan,” katanya.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Babel berharap sinergi antara legislatif, eksekutif dan mahasiswa dapat terus berjalan.
Sejumlah persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Kami menilai kolaborasi tersebut penting agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas forum audiensi, tetapi berlanjut pada langkah penyelesaian yang dapat dirasakan masyarakat,” kata Eddy. (KBC)
