BANGKA SELATAN – Tahapan proses seleksi administrasi penerimaan calon PPPK tahun 2024 Kabupaten Bangka Selatan yang menggugurkan 51 peserta, mendapat sorotan serius dari Tokoh Pemuda Bangka Selatan, Bung Arie.
Arie mengatakan, selayaknya mereka yang tidak lulus tahapan administrasi diberikan kesempatan waktu untuk memperbaiki apa yang menjadi kendala hingga tidak lolos di tahapan ini.
“Mereka yang tidak lolos tahapan administrasi, rata rata ada kesalahan dalam tata cara mengupload data ke dalam sistem website penerimaan calon PPPK, sehingga mereka gagal di tahap awal yaitu tes administrasi,” beber Arie di Markas Persatuan Pemuda Bangka Selatan, Rabu (6/11/2024).
Ia berharap, pemerintah daerah hadir membantu untuk memperjuangkan secara serius aspirasi peserta yang sudah mengikuti tahapan seleksi administrasi agar lulus semua dan bisa mengikuti tahapan selanjutnya.
“Kami dari pemuda berharap Pjs Bupati Bangka Selatan, Sekda Bangka Selatan, Kepala BKD, Tim Verifikasi Seleksi Administrasi PPPK dapat memperjuangkan peserta Data Base Honorer Bangka Selatan,” harapnya.
Arie juga meminta kepada Ketua DPRD dan Pimpinan Dewan untuk memperjuangkan nasib honorer Basel yang masuk Data Base namun gagal di tahap awal penerimaan calon PPPK.
“Kami meminta kepada Ketua DPRD Basel beserta unsur pimpinan lainnya untuk memperjuangkan secara serius permasalahan ini, berikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tehnis agar bisa mengikuti proses tahapan selanjutnya,” kata Arie.
Menanggapi sorotan Arie tersebut, Penjabat Sekda Bangka Selatan, Hefi Nuranda, menyatakan seleksi CPPPK masih berproses di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
“Masih proses kawan-kawan BKD,” singkat Hefi Nuranda via pesan instan WhatsApp Rabu petang.
Sementara Kabid Pengadaan, Mutasi dan Promosi Kepegawaian BKPSDM Bangka Selatan, Rori windrasari Safitri, menjelaskan ada banyak faktor yang menyebabkan peserta tidak lolos seleksi administrasi CPPPK.
“Beragam Pak. Di antaranya yang bersangkutan tidak menandatangani surat lamaran, suket tidak bermaterai, formasi yang diambil tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, suket tidak dibubuhi stempel, berkas yang diunggah bukan dokumen asli seperti yang dipersyaratkan baik dalam pengumuman maupun system SSCASN dan sebagainya,” jelasnya.
Lebih lanjut Rori menuturkan, sesuai ketentuan panitia seleksi daerah bersama pengambil kebijakan akan melakukan tahapan rapat pasca masa sanggah, lagi-lagi dengan tetap berpedoman kepada peraturan yang berlaku.
“Hasil rapat dimaksud kemudian akan dijadikan dasar pada pengumuman pasca sanggah yang terjadwal mulai tanggal 7 s/d 11 November 2024,” demikian Rori. (Gun)
Seleksi CPPPK 2024 Disoroti Tokoh Pemuda, Simak Penjelasan Pemda
