BANGKA BARAT – Bupati Bangka Barat, Markus, mengungkapkan strategi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menghadapi keterbatasan fiskal dan defisit keuangan daerah.
Meski Dana Bagi Hasil (DBH) yang cair saat ini baru terealisasi sekitar Rp8 miliar, Pemkab Bangka Barat mengoptimalkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk melanjutkan pembangunan fasilitas publik.
Markus menjelaskan bahwa dana DBH Rp8 miliar tersebut diprioritaskan untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan.
Sembari menunggu pelunasan sisa DBH dari Pemerintah Pusat, Pemkab Bangka Barat menggandeng pelaku usaha/perusahaan swasta dalam pembangunan infrastruktur publik seperti hutan kota dan ruang bermain anak.
“Kondisi fiskal kita memang tidak seperti sebelum-sebelumnya, tetapi itu tidak membuat kita kecil hati. Kami mengajak pelaku usaha ikut serta dalam pembangunan. Nanti seperti hutan kota dan tempat bermain anak akan dibangun oleh perusahaan swasta,” ujar Markus, Senin (17/8/2026).
Terkait optimalisasi penerimaan daerah, Markus menegaskan telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan di Jakarta maupun Pangkalpinang terkait potensi DBH Bangka Barat.
“Data-data penerimaan dari PT Timah sudah kita sampaikan ke Kementerian ESDM. Harapan kita tahun 2027 DBH bisa lebih meningkat. Kita tunggu kondisi keuangan Pusat membaik, mudah-mudahan dibayar di akhir tahun sehingga tahun depan program kerja bisa lebih banyak,” tambahnya. (KBC)
Siasati Defisit APBD dan DBH
