PANGKALPINANG – Aliansi Tambang Rakyat Bangka Belitung mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera memberikan kepastian hukum terhadap timah milik masyarakat yang telah disita, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan status.
Desakan tersebut mengemuka dalam audiensi Aliansi Tambang Timah Rakyat Bangka Belitung yang digelar di ruang Banmus yang dihadiri anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zarril Khifarri, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, penyelesaian persoalan timah sitaan tidak cukup hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan karena menyangkut mata pencaharian masyarakat.
“Alhamdulillah, tadi telah selesai kegiatan audiensi dengan Aliansi Tambang Timah Rakyat Bangka Belitung. Kesepakatannya, persoalan timah yang disita perlu segera ditindaklanjuti agar memperoleh kepastian hukum,” ungkapnya.
Ia mengakui proses hukum tetap harus dihormati. Namun, lamanya proses penyelesaian dinilai membuat masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Dari cerita masyarakat, ada timah yang sudah disita hampir satu tahun tetapi sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya. Secara nilai mungkin kecil bagi negara, tetapi bagi pengepul maupun rakyat yang memiliki timah, itu sangat besar karena menjadi sumber penghasilan mereka,” ujarnya.
Salah satu kasus yang disampaikan dalam audiensi berasal dari Kabupaten Bangka Selatan. Menurut dr. Zarril, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah cepat dari para pengambil kebijakan agar persoalan tidak terus berlarut.
Ia berharap pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak terkait dapat duduk bersama mencari solusi melalui musyawarah tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau memang setelah melalui proses hukum tidak ditemukan adanya kesalahan, sebaiknya timah itu segera dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Zarril menambahkan, kepastian hukum sangat penting agar masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat tidak terus dibayangi ketidakjelasan.
Ia memastikan Aliansi Tambang Rakyat Bangka Belitung akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga ada keputusan yang memberikan keadilan bagi masyarakat. (KBC)
Tidak Hanya Cukup dengan Mengedepankan Aspek Hukum
