PANGKALPINANG – Dinamika kemitraan penambangan timah di Bangka Belitung kembali menjadi perhatian legislatif.
Fluktuasi harga timah, perubahan sistem di lapangan, hingga keterlambatan pembayaran kepada mitra penambang dinilai menjadi persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi demi menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yogi Maulana, mengungkapkan keluhan para mitra penambang terus bermunculan, terutama terkait ketidakpastian harga dan mekanisme kerja sama yang dinilai belum konsisten.
“Masalah harga timah ini sudah sering disampaikan masyarakat. Termasuk sistem yang diterapkan, ada perbedaan antara awal dan saat sudah definitif. Ini jadi keluhan yang harus diperhatikan,” ungkapnya, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, perubahan sistem yang terjadi di lapangan seringkali menimbulkan kebingungan bagi mitra penambang.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada stabilitas pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertimahan.
Tak hanya soal harga, DPRD Babel juga menyoroti persoalan pembayaran hasil kerja sama yang dinilai belum berjalan sesuai komitmen.
Yogi mengungkapkan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan jajaran Direksi PT Timah untuk membahas hal tersebut.
Dalam pertemuan itu, perusahaan disebut menjanjikan pembayaran kepada mitra dilakukan dalam waktu empat hari. Namun realisasi di lapangan justru jauh berbeda.
“Janjinya pembayaran empat hari, tapi kenyataannya bisa sampai lebih dari satu bulan. Ini tentu merugikan mitra dan harus segera dibenahi,” tegasnya.
Meski demikian, Yogi tetap mengapresiasi peran Satuan Tugas (Satgas) yang selama ini membantu kelancaran produksi bersama mitra.
Ia menilai secara umum kinerja Satgas cukup membantu, meskipun masih terdapat oknum yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Secara umum Satgas sudah membantu mitra dan produksi PT Timah. Tapi memang ada oknum-oknum tertentu yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Eddy Iskandar menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam kemitraan antara perusahaan dan masyarakat.
Ia menilai skema imbal jasa mitra perlu disesuaikan dengan pergerakan harga timah di pasar global.
“Harus ada kesetaraan dalam kemitraan. Imbal jasa mitra perlu mengikuti harga timah dunia. Kalau harga timah naik, wajar imbal jasa mereka juga naik. Ini penting agar kemitraan benar-benar adil,” jelasnya.
Bagi DPRD Babel, kemitraan pertimahan bukan sekadar hubungan produksi, tetapi menyangkut keberlanjutan ekonomi masyarakat di daerah penghasil timah.
Karena itu, transparansi sistem pembayaran dan kejelasan skema imbal jasa dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan mitra.
Legislatif berharap PT Timah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan yang berjalan saat ini, sehingga hubungan kerja sama dengan masyarakat dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.
Di tengah ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor timah, suara para wakil rakyat ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan industri tidak hanya diukur dari produksi, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat yang menjadi mitra di garis terdepan. (KBC)
Dinamika Kemitraan Penambangan Timah Masih Menjadi Perhatian
