HEADLINEPEMKOT

Ajak Pemangku Kepentingan Perkuat Sinergi

×

Ajak Pemangku Kepentingan Perkuat Sinergi

Sebarkan artikel ini
Saparudin

PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya DPRD dan jajaran perangkat daerah, untuk terus memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

Ajakan tersebut disampaikan Saparudin dalam Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan I Tahun 2026 DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Pemkot Pangkalpinang bersama DPRD secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja daerah sebesar Rp927,44 miliar.

Dalam sambutannya, Saparudin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Pangkalpinang atas kerja sama, komunikasi, serta kontribusi selama proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan yang mengedepankan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Ia juga menilai perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dimaknai secara positif demi menghasilkan APBD yang berkualitas.

“Perbedaan pandangan yang muncul dalam pembahasan hendaknya kita maknai sebagai bagian dari proses demokrasi dan ikhtiar bersama untuk menghasilkan APBD yang lebih berkualitas,” ujar Saparudin.

Ia menegaskan, APBD memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Pangkalpinang.

Karena itu, keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak semata-mata dilihat dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari capaian program dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Saparudin menjelaskan, penyusunan APBD 2027 tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta arah pembangunan dalam RPJMD Kota Pangkalpinang 2025–2029.

Seluruh kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk mendukung visi Kota Pangkalpinang SMART, yakni Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap sektor-sektor strategis, terutama peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, kebersihan kota, serta penataan pasar tradisional.

Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penataan taman kota, pengembangan ruang terbuka publik, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Dalam sektor pendidikan, salah satu rencana yang menjadi perhatian adalah pembangunan SMP Negeri 12 Kota Pangkalpinang sebagai bagian dari upaya pemerataan infrastruktur pendidikan.

Berdasarkan hasil pembahasan, APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp865,91 miliar, terdiri atas PAD sebesar Rp279 miliar dan pendapatan transfer Rp586,91 miliar.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp927,44 miliar sehingga terdapat defisit anggaran Rp61,53 miliar.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp61,53 miliar.

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Saparudin menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui pembenahan tata kelola pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi digital, penguatan pengawasan penerimaan, penyempurnaan regulasi, serta optimalisasi aset daerah.

Meski demikian, peningkatan pendapatan harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.

“Peningkatan pendapatan harus ditempuh secara adil dan proporsional, tanpa menjadikan masyarakat dan pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung beban secara berlebihan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Saparudin berharap kesepakatan APBD 2027 menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Setelah persetujuan bersama, Pemkot Pangkalpinang akan menyampaikan Raperda APBD 2027 beserta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (KBC)

Tinggalkan Balasan