PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan pangan strategis.
Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah juga menjadi perhatian untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Langkah tersebut menjadi salah satu tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Sekda, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar, serta jajaran Wakil Menteri Dalam Negeri.
Pemkot Pangkalpinang mengikuti kegiatan tersebut dengan diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini bersama Bagian Perekonomian dan SDA serta sejumlah perwakilan perangkat daerah.
Di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapperida, Dinas Pangan dan Pertanian, Inspektorat, serta Badan Keuangan Daerah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas perekonomian, terutama melalui langkah konkret pengendalian inflasi sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah juga diminta menyusun kebijakan berdasarkan perkembangan harga, kendala di lapangan, serta upaya yang telah dilakukan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
Juhaini mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan langkah antisipasi yang berkelanjutan dari seluruh perangkat daerah terkait.
“Pemkot Pangkalpinang akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk memastikan perkembangan harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan tetap terpantau,” katanya.
“Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar gejolak harga dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” imbuhnya.
Menurutnya, selain pengendalian inflasi, Pemkot Pangkalpinang juga mencermati sejumlah kebijakan strategis pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Di antaranya kebijakan penetapan Upah Minimum Tahun 2027, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
“Kami juga akan mencermati kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan Upah Minimum Tahun 2027, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah,” tuturnya.
Seluruhnya membutuhkan sinergi dan kesiapan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya,” ujarnya.
Terkait kebijakan upah minimum, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja, perlu diperkuat guna mencermati kebijakan pemerintah pusat dan mempersiapkan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, dalam sektor perlindungan sosial, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan evaluasi agar program bantuan serta intervensi pemerintah benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga daya beli.
Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah juga menjadi agenda yang perlu diperhatikan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, dengan mempertimbangkan kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah.
Melalui hasil koordinasi tersebut, Pemkot Pangkalpinang berkomitmen memperkuat sinergi antar-OPD dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Prinsipnya, pemerintah daerah harus hadir melalui kebijakan yang terukur dan langkah konkret, sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya. (KBC)






