BANGKA – Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota secara rutin melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.
Hasil reses tersebut dituangkan dalam bentuk Pokok-pokok Pikiran atau Pokir DPRD yang disampaiakn kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat kepada para wakil rakyat tersbut. Di antaranya terkait masalah hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Nah, sejauh ini berapa persen dari Pokir DPRD itu yang bisa diakomodir dalam APBD?
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi, tidak secara eksplisit menyebutkan persentase Pokir DPRD yang bisa diakomodir melalui APBD
“Kalau bicara persentase ya, khususnya kalau kami yang paling dekat misalnya yang menjadi prioritas,” ungkapnya.
“Seperti tempo hari atas usulan Bu Ketua kami kayak Jembatan Labu -Puding itu sudah mau ambruk, maka kita dorong itu dan kemudian sudah selesai juga,” terangnya.
Lebih lanjut Imam Wahyudi menuturkan, ada yang mengaspirasi yang diwakili dari kampung, kecamatan atau kabupaten masing-masing, itu juga akan diperjuangkan.
“Yang kedua, yang sifatnya emergensi. Misalnya taktis ya, kita dorong atas nama komisi,” tuturnya.
Ketika disinggung adakah yang disupport dari anggaran pusat untuk menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat?
“Ya, harusnya ada seperti dari balai. Makanya kita koordinasi dengan perwakilan pusat seperti teman-teman Cipta Karya, Bina Marga, bahwa ini yang kita perlukan.
Masih kata Imam Wahyudi, kalau hanya mengandalkan APBD yang sudah sama-sama bisa dipahami kondisinya, tentunya bantuan dari pusat sangat-sangat dibutuhkan.
“Seperti bagi hasil dari Royalty Timah dan sebagainya, sampai hari ini kita sangat membutuhkan itu.Jadi kalau ditanya apakah ada bantuan dari pusat, ya teman-teman bisa lihat sendiri. Kita aja, hak kita aja belum diakomodir, apa lagi bantuan,” katanya. (KBC)
