PANGKALPINANG – Pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung merampungkan pembangunan sejumlah ruas jalan daerah dalam Program Instruksi Presiden Jalan Daerah, Selasa (14/4/2026).
Infrastruktur yang telah selesai itu kini diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan dimanfaatkan.
Program tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan percepatan konektivitas wilayah, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025.
Fokusnya tidak hanya pada peningkatan akses antar wilayah, tetapi juga mendukung distribusi pangan, energi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala BPJN Bangka Belitung, Susan Novelia, mengatakan serah terima ini menjadi bagian dari tata kelola aset negara yang transparan sekaligus mempertegas kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Setelah proses pembangunan selesai, tanggung jawab pengelolaan beralih ke pemerintah daerah. Optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan menjadi kunci agar manfaat jalan dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujarnya.
Di wilayah kerja Satker PJN Wilayah I, sebanyak lima paket pekerjaan jalan tahun 2023 dengan nilai lebih dari Rp 208 miliar diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sejumlah pemerintah kabupaten.
Ruas yang ditangani antara lain Payung–Air Bara, Lubuk Besar – B2, hingga Toboali – Serdang.
Selain itu, enam paket pekerjaan tahun 2025 senilai hampir Rp 99 miliar juga telah rampung. Pekerjaan tersebut mencakup peningkatan dan pelebaran jalan di sejumlah titik strategis, termasuk Sincong – Mengkukung serta Air Gegas – Bedengung.
Sementara itu, Satker PJN Wilayah II menyelesaikan lima paket pekerjaan tahun 2023 di wilayah Belitung dengan nilai sekitar Rp 96,5 miliar.
Ruas jalan yang dibangun mencakup akses menuju Bandara Hananjoeddin hingga kawasan pariwisata dan geosite.
Untuk tahun 2025, satu paket tambahan ruas Dendang – Gantung senilai Rp 7,7 miliar juga telah diserahterimakan.
Secara keseluruhan, program IJD di Bangka Belitung mencatat 10 paket pekerjaan pada 2023 dengan nilai lebih dari Rp 304 miliar dan tujuh paket pada 2025 senilai lebih dari Rp 106 miliar.
Keberadaan jalan-jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya distribusi logistik.
Dalam jangka panjang, perbaikan konektivitas diyakini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.
Pemerintah pun menekankan pentingnya peran daerah dalam menjaga kualitas infrastruktur yang telah dibangun, agar manfaatnya tidak hanya terasa saat ini, tetapi juga berkelanjutan di masa mendatang. (KBC)
BPJN Rampungkan Pembangunan Ruas Jalan Daerah
