PANGKALPINANG – Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, memastikan pemerintah daerah turut memikirkan keberlangsungan sekolah swasta di tengah tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak ke sekolah negeri.
Menurut Didit, Pemprov Bangka Belitung melalui Dinas Pendidikan telah mengusulkan program bantuan pembayaran SPP bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta di seluruh wilayah Bangka Belitung.
“Jangan sampai semuanya ingin masuk sekolah negeri, sementara sekolah swasta menjadi kosong. Sekolah swasta juga harus kita pikirkan,” kata Didit, Senin (13/7/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut ditujukan bagi sekitar 2.000 siswa dari keluarga kurang mampu.
Melalui skema yang diusulkan, biaya SPP mereka akan ditanggung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Besaran bantuan yang disiapkan maksimal Rp250 ribu per siswa setiap bulan, dengan total anggaran sekitar Rp5,9 miliar.
“Kurang lebih 2.000 orang akan dibiayai uang sekolah bulanannya di sekolah swasta melalui APBD. Kemampuan maksimal kita Rp250 ribu per orang, total anggarannya sekitar Rp5,9 miliar,” ujarnya.
Didit menegaskan, penentuan penerima bantuan tidak akan diintervensi oleh DPRD maupun pemerintah provinsi.
Pendataan dan penetapan siswa penerima bantuan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing sekolah melalui Dinas Pendidikan.
“Datanya sudah dimilik Dinas Pendidikan, DPRD, maupun Gubernur tidak ikut campur siapa yang berhak menerima. Itu kami serahkan kepada sekolah masing-masing,” tegasnya.
Selain bantuan SPP, Didit mengatakan kebutuhan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu juga telah disiapkan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan PT Timah.
“Untuk seragam sekolah bagi siswa yang tidak mampu akan dibantu oleh Baznas dan PT Timah. Sedangkan uang sekolah siswa swasta ditanggung melalui APBD Bangka Belitung,” pungkasnya. (KBC)
Didit Pastikan Pemda Pikirkan Keberlangsungan Sekolah Swasta
