PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui program desa/kelurahan binaan imigrasi.
Pada tahap awal, sebanyak 14 kelurahan yang tersebar di tujuh kecamatan ditetapkan sebagai wilayah binaan. Prioritas diberikan kepada kelurahan yang sebelumnya terindikasi memiliki warga menjadi korban TPPO.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon, mengatakan penetapan 14 kelurahan tersebut merupakan langkah awal untuk memperluas edukasi dan pengawasan terkait persoalan keimigrasian di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan perancangan dan sosialisasi desa/kelurahan binaan imigrasi Kota Pangkalpinang di Ebessan Cafe, Jumat (20/11/2026).
“Untuk tahap sekarang ini 14 kelurahan dulu. Itu ada 14 kelurahan di tujuh kecamatan,” kata Donal.
Menurutnya, kelurahan yang menjadi prioritas merupakan wilayah yang sebelumnya terindikasi memiliki warga menjadi korban TPPO.
Berdasarkan data sementara, terdapat lima puluh lima orang warga Pangkalpinang yang tercatat menjadi korban pada 2025.
Sementara itu, data korban sepanjang 2026 belum dapat dipastikan karena pendataan belum sepenuhnya lengkap.
Donal menduga masih ada korban yang tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, termasuk mereka yang dipulangkan langsung ke Indonesia melalui Jakarta.
“Data sementara ini yang ada tadi lima puluh lima orang untuk 2025. Kalau 2026 belum bisa kita dapatkan secara lengkap,” ujarnya.
Donal menjelaskan, program kelurahan binaan imigrasi tidak hanya berfokus pada pelayanan paspor, tetapi juga mencakup pengawasan keberadaan warga negara asing serta kepatuhan terhadap izin tinggal di wilayah Pangkalpinang.
Ia meminta para lurah aktif berkoordinasi dengan petugas imigrasi agar edukasi dan pengawasan dapat berjalan hingga tingkat masyarakat.
Menurutnya, keberadaan petugas imigrasi di kelurahan diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah setempat, sebagaimana peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Harapan kita, lurah-lurah dapat berkoordinasi dan mengajak kerja sama petugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keimigrasian,” jelasnya.
Selain pengawasan orang asing, edukasi mengenai bahaya TPPO juga menjadi perhatian utama.
Donal mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja, kuliah, maupun program magang di luar negeri yang menjanjikan keuntungan besar.
Sebab, menurutnya, modus TPPO semakin beragam. Tidak sedikit tawaran yang awalnya dikemas sebagai kesempatan bekerja, pendidikan, atau magang, tetapi kenyataannya justru berujung pada eksploitasi tenaga kerja.
“Modusnya banyak. Ada yang menggunakan alasan pekerjaan, pendidikan, kuliah, bahkan magang. Ternyata setelah sampai di sana, mereka bukan magang, tetapi dipekerjakan,” ungkapnya.
Karena itu, Donal mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas lembaga yang menawarkan pekerjaan atau pendidikan di luar negeri.
Calon pekerja juga diminta memeriksa kejelasan perusahaan, lembaga penyalur, hingga jaminan asuransi kerja sebelum memutuskan berangkat.
Ia menegaskan, pencegahan harus dilakukan sejak awal dan masyarakat tidak perlu menunggu sampai menjadi korban untuk melaporkan dugaan praktik TPPO.
“Kami dari pemerintah kota mengimbau masyarakat agar lebih selektif menilai setiap ajakan atau tawaran bepergian ke luar negeri. Pastikan lembaganya resmi atau tidak, termasuk apakah ada asuransi kerjanya,” tegas Donal.
Donal menambahkan, program kelurahan binaan imigrasi berpeluang diperluas ke wilayah lain. Namun, pelaksanaannya akan menyesuaikan kemampuan dan ketersediaan petugas imigrasi.
“Jangan sampai anak-anak dan saudara-saudara kita menjadi korban. Dari awal harus kita cegah,” pungkasnya.
Tiga Kelurahan Masuk Program Binaan Imigrasi

Tiga kelurahan di Kecamatan Gabek masuk dalam program desa / kelurahan binaan imigrasi sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing sekaligus mencegah tindak pidana perdagangan orang.
Ketiga kelurahan tersebut yakni Jerambah Gantung, Selindung Baru, dan Gabek Satu. Program ini akan ditindaklanjuti dengan penempatan satu petugas imigrasi di kantor kelurahan untuk membantu pemantauan dan koordinasi di wilayah masing-masing.
Camat Gabek, Yudi Januar Putra, mengatakan kehadiran petugas imigrasi di tingkat kelurahan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kantor Imigrasi Pangkalpinang dengan pemerintah kelurahan.
“Di Kecamatan Gabek ada tiga kelurahan yang hari ini ikut dalam kegiatan sosialisasi ini, yaitu Kelurahan Jerambah Gantung, Selindung Baru, dan Gabek Satu,” kata Yudi usai mengikuti kegiatan sosialisasi desa / kelurahan binaan imigrasi di Pangkalpinang, Jumat (20/11/2026).
Menurut Yudi, program tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap orang asing sekaligus mengantisipasi potensi TPPO di wilayah Kota Pangkalpinang.
Ia menyebutkan, berdasarkan pemaparan dalam sosialisasi, persoalan TPPO menjadi salah satu perhatian utama yang perlu diantisipasi melalui keterlibatan pemerintah di tingkat kelurahan.
Karena itu, Yudi berharap petugas imigrasi yang ditempatkan di kantor lurah dapat membangun komunikasi dan bekerja sama secara aktif dengan perangkat kelurahan.
“Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat bersinergi. Pihak imigrasi dengan kelurahan bisa bekerja sama melakukan pemantauan maupun berbagi informasi terkait masyarakat,” ujarnya.
Yudi juga meminta para lurah meningkatkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat di wilayah masing-masing, terutama warga pendatang maupun orang asing yang masuk dan tinggal di lingkungan kelurahan.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara petugas imigrasi dan pemerintah kelurahan diperlukan agar perkembangan situasi di masyarakat dapat terpantau dan potensi persoalan keimigrasian bisa segera ditindaklanjuti.
“Diharapkan kelurahan lebih peka kembali terhadap masyarakat, baik masyarakat pendatang maupun warga asing yang masuk dalam wilayah kelurahan tersebut,” pungkasnya.
Perkuat Pengawasan Hingga Tingkat Kelurahan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang memperkuat pengawasan hingga tingkat kelurahan untuk mencegah warga Kota Pangkalpinang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri.
Langkah tersebut dilakukan melalui pencanangan 14 kelurahan binaan imigrasi yang merupakan bagian dari program prioritas nasional Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Ahmad Khumaidi, mengungkapkan bahwa sejumlah kasus TPPO di luar negeri, khususnya di Myanmar dan Kamboja, berkaitan dengan warga asal Pangkalpinang.
Para korban diduga direkrut untuk terlibat dalam aktivitas judi online dan penipuan daring atau online scammer.
“Korban-korban TPPO di luar negeri dari Myanmar dan Kamboja ini, terkait judol dan online scammer, ternyata asalnya dari Kota Pangkalpinang,” ungkap Ahmad Khumaidi, Jumat (20/11/2026).
Hal tersebut menjadi salah satu alasan Imigrasi memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan masyarakat secara langsung.
Melalui program tersebut, Imigrasi menerjunkan petugas pembina desa atau kelurahan yang disebut Pimpasa (Petugas Imigrasi Pembina Desa).
Sebanyak 14 petugas pembina akan menjalin komunikasi secara intensif dengan lurah, perangkat kelurahan, hingga masyarakat.
Mereka tidak hanya memberikan edukasi keimigrasian, tetapi juga melakukan pertukaran informasi, turun langsung ke lapangan, serta menerima laporan apabila ditemukan indikasi pelanggaran keimigrasian.
Ahmad menjelaskan, program desa/kelurahan binaan imigrasi sebenarnya mencakup sembilan parameter kerawanan.
Namun, pada tahap pelaksanaan saat ini, perhatian utama diarahkan pada pencegahan warga negara Indonesia agar tidak menjadi korban TPPO di luar negeri.
“Intinya bagaimana petugas imigrasi turun sampai ke tingkat kelurahan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, pertukaran informasi, serta kegiatan langsung di lapangan untuk pencegahan atau mitigasi kerawanan,” jelasnya.
Selain mencegah TPPO, program ini juga memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di lingkungan masyarakat.
Ahmad Khumaidi meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan warga negara asing yang diduga melakukan kegiatan tidak sesuai izin atau terindikasi terlibat tindak pidana.
Di antaranya penyalahgunaan narkoba, operator judi online, kejahatan siber, hingga tindak pidana umum lainnya.
Menurutnya, setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada orang asing yang dicurigai melakukan kegiatan tidak sesuai, apalagi melakukan tindak pidana, masyarakat bisa melaporkan atau menyampaikan aduan kepada kami,” katanya.
Ahmad Khumaidi menegaskan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari terbentuknya kelurahan binaan, tetapi juga dari dampak nyata kehadiran petugas imigrasi di tengah masyarakat.
Imigrasi ingin memastikan pelayanan, pengawasan, dan perlindungan terhadap warga dapat dirasakan hingga lingkungan kelurahan.
“Targetnya, keberadaan kami dirasakan langsung oleh masyarakat sampai tingkat kelurahan. Terutama memberikan pelayanan dan perlindungan agar warga terhindar dari berbagai pelanggaran, khususnya menjadi korban TPPO di luar negeri,” pungkasnya. (Adv)






