HEADLINEKAMTIBMASPEMKOT

Perkuat Pengawasan Hingga Tingkat Kelurahan

×

Perkuat Pengawasan Hingga Tingkat Kelurahan

Sebarkan artikel ini
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Ahmad Khumaid beserta staf. (Ist)

PANGKALPINANG – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang memperkuat pengawasan hingga tingkat kelurahan untuk mencegah warga Kota Pangkalpinang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri.

Langkah tersebut dilakukan melalui pencanangan 14 kelurahan binaan imigrasi yang merupakan bagian dari program prioritas nasional Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Ahmad Khumaidi, mengungkapkan bahwa sejumlah kasus TPPO di luar negeri, khususnya di Myanmar dan Kamboja, berkaitan dengan warga asal Pangkalpinang.

Para korban diduga direkrut untuk terlibat dalam aktivitas judi online dan penipuan daring atau online scammer.

“Korban-korban TPPO di luar negeri dari Myanmar dan Kamboja ini, terkait judol dan online scammer, ternyata asalnya dari Kota Pangkalpinang,” ungkap Ahmad Khumaidi, Jumat (20/11/2026).

Hal tersebut menjadi salah satu alasan Imigrasi memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan masyarakat secara langsung.

Melalui program tersebut, Imigrasi menerjunkan petugas pembina desa atau kelurahan yang disebut Pimpasa (Petugas Imigrasi Pembina Desa).

Sebanyak 14 petugas pembina akan menjalin komunikasi secara intensif dengan lurah, perangkat kelurahan, hingga masyarakat.

Mereka tidak hanya memberikan edukasi keimigrasian, tetapi juga melakukan pertukaran informasi, turun langsung ke lapangan, serta menerima laporan apabila ditemukan indikasi pelanggaran keimigrasian.

Ahmad menjelaskan, program desa/kelurahan binaan imigrasi sebenarnya mencakup sembilan parameter kerawanan.

Namun, pada tahap pelaksanaan saat ini, perhatian utama diarahkan pada pencegahan warga negara Indonesia agar tidak menjadi korban TPPO di luar negeri.

“Intinya bagaimana petugas imigrasi turun sampai ke tingkat kelurahan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, pertukaran informasi, serta kegiatan langsung di lapangan untuk pencegahan atau mitigasi kerawanan,” jelasnya.

Selain mencegah TPPO, program ini juga memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di lingkungan masyarakat.

Ahmad Khumaidi meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan warga negara asing yang diduga melakukan kegiatan tidak sesuai izin atau terindikasi terlibat tindak pidana.

Di antaranya penyalahgunaan narkoba, operator judi online, kejahatan siber, hingga tindak pidana umum lainnya.

Menurutnya, setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada orang asing yang dicurigai melakukan kegiatan tidak sesuai, apalagi melakukan tindak pidana, masyarakat bisa melaporkan atau menyampaikan aduan kepada kami,” katanya.

Ahmad Khumaidi menegaskan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari terbentuknya kelurahan binaan, tetapi juga dari dampak nyata kehadiran petugas imigrasi di tengah masyarakat.

Imigrasi ingin memastikan pelayanan, pengawasan, dan perlindungan terhadap warga dapat dirasakan hingga lingkungan kelurahan.

“Targetnya, keberadaan kami dirasakan langsung oleh masyarakat sampai tingkat kelurahan. Terutama memberikan pelayanan dan perlindungan agar warga terhindar dari berbagai pelanggaran, khususnya menjadi korban TPPO di luar negeri,” pungkasnya. (KBC)

Tinggalkan Balasan