BANGKA SELATAN – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, menyampaikan kritik keras terhadap situasi perlindungan anak di Kabupaten Bangka Selatan yang menurutnya bertolak belakang dengan predikat Kabupaten Layak Anak yang pernah disematkan kepada daerah tersebut.
Rina menilai penghargaan itu menjadi ironi, mengingat munculnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan keselamatan dan perlindungan anak di wilayahnya.
“Memalukan! Bangga dengan penghargaan, tapi kenyataannya begini. Apa tidak malu pemerintah daerah? Jangan-jangan penghargaan itu beli,” ujar Rina dengan nada tajam, Sabtu (24/5/2025) kemarin.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap santri menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan anak yang seharusnya menjadi prioritas, terutama di lembaga pendidikan seperti pesantren.
“Kementerian Agama harus serius mengawasi, memonitor, dan memberi punishment yang ketat kepada pesantren. Kasihan anak-anak, orang tua mempercayakan mereka untuk dididik, tapi malah terjadi pelecehan,” tegasnya.
Rina juga mengkritisi respons pemerintah daerah yang dinilainya lamban dan tidak memadai. Dia mendorong agar segera dibentuk tim khusus untuk memberikan pendampingan psikologis bagi para korban.
“Kalau tidak didampingi, anak-anak korban ini bisa jadi pelaku juga di masa depan. Ini bahaya, tidak bisa kita anggap sepele,” katanya.
Rina mengatakan, menjamurnya pesantren yang tidak memenuhi standar kualitas pendidikan dan perlindungan anak juga menjadi masalah serius. Dia menuding ada oknum yang mendirikan pesantren semata demi mengejar hibah pemerintah.
“Pesantren dua meter saja sudah berdiri, ini hanya demi dana hibah. Bukan saya menolak pesantren, tapi harus yang berkualitas dan benar-benar mendidik anak-anak,” ucapnya.
Rina menekankan pentingnya tindakan konkret dari pemerintah, termasuk sanksi pencabutan izin bagi pesantren yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama pelecehan seksual.
“Cabut izinnya! Jangan cuma formalitas pengawasan. Kalau ada pelanggaran, tindak tegas,” tukasya.
Tak hanya itu, Rina juga menyoroti masalah lain seperti maraknya peredaran narkoba di Bangka Selatan, yang menurutnya semakin memperburuk kondisi perlindungan anak dan remaja di daerah tersebut.
Rina mendesak agar pemerintah daerah tidak hanya mengejar citra melalui penghargaan, tapi benar-benar memastikan kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan masa depan anak-anak.
“Peredaran narkoba seperti beli permen. Seakan hukum tidak menyentuh Bangka Selatan. Ada apa sebenarnya di sini?” pungkasnya. (Yusuf)
Penghargaan Menjadi Ironi
