PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Wilayah Perencanaan Bukit Intan dan Pusat Kota.
Dokumen perencanaan ini ditetapkan sebagai dasar penataan wilayah sekaligus memberikan kepastian perizinan dan iklim investasi bagi ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Upaya tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik I dan Diskusi Kelompok Terarah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR di Hotel Swiss‑Bel, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini yang mewakili Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin.
“Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan RDTR,” ujar Juhaini dalam sambutannya.
Cakupan penyusunan kali ini meliputi empat dari tujuh kecamatan dan 25 dari 42 kelurahan di Pangkalpinang, dengan total luas wilayah mencapai 4.820 hektare atau sekitar 46 persen dari luas kota secara keseluruhan.
Sebelumnya, draf RDTR untuk tujuh kecamatan sudah disusun sejak tahun 2016, namun belum ditetapkan menjadi peraturan daerah karena bertepatan dengan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang periode 2011‑2030.
Melalui bantuan teknis Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN tahun 2026, penyusunan dokumen tersebut kembali dilanjutkan.
Bantuan ini merupakan bagian dari program penyusunan 93 dokumen RDTR di 17 provinsi dan 46 kabupaten/kota se‑Indonesia.
Juhaini menjelaskan bahwa RDTR bukan sekadar pengaturan tata ruang, melainkan pedoman utama untuk proses perizinan yang akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Dengan adanya dokumen ini, investor dan masyarakat akan memperoleh kepastian pemanfaatan lahan dalam melaksanakan pembangunan.
Pemerintah kota juga membuka ruang masukan bagi berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi publik dan diskusi kelompok terarah.
Pihak‑pihak yang terlibat antara lain DPRD, akademisi, asosiasi profesi, pelaku usaha, dan masyarakat umum, guna memastikan dokumen memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan selain kebutuhan pembangunan.
“Kami berharap melalui kegiatan ini kita dapat saling bertukar informasi, serta memberikan saran dan masukan untuk penyusunan RDTR dan KLHS RDTR WP Bukit Intan dan WP Pusat Kota Pangkalpinang,” lanjut Juhaini.
Penyusunan dokumen ini akan didukung oleh Forum Penataan Ruang Kota, kelompok kerja KLHS, pemerintah provinsi, dan tim konsultan. Setelah melalui tahap pembahasan, koordinasi, dan asistensi, RDTR ditargetkan dapat ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.
Selanjutnya Pemkot berencana melanjutkan penyusunan RDTR untuk tiga kecamatan lainnya secara bertahap, agar seluruh wilayah kota memiliki pedoman tata ruang yang jelas untuk mewujudkan pembangunan yang tertata, berdaya saing, ramah investasi, dan berkelanjutan. (KBC)






