DPRDHEADLINE

PKS Diminta Jalin Kemitraan dengan Petani Sawit Mandiri

×

PKS Diminta Jalin Kemitraan dengan Petani Sawit Mandiri

Sebarkan artikel ini
Jumadi

BANGKA – DPRD Kabupaten Bangka meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di daerah menjalin kemitraan dengan petani sawit mandiri.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan hubungan yang lebih adil antara perusahaan dan petani.

Permintaan itu menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Bangka, pemilik PKS dengan sejumlah pihak terkait yang digelar di Kantor DPRD Bangka, Senin (8/6/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, mengatakan mayoritas pengusaha pabrik kelapa sawit yang hadir dalam rapat menyambut baik usulan tersebut.

“Kami meminta agar PKS bermitra dengan petani sawit mandiri. Alhamdulillah, usulan itu mendapat respons positif dari perusahaan yang hadir,” kata Jumadi usai rapat.

Selain kemitraan, DPRD juga menyoroti persoalan harga tandan buah segar sawit yang belakangan dikeluhkan petani karena mengalami penurunan.

Menurut Jumadi, perusahaan diminta tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan harga yang berlaku sehingga petani tidak dirugikan.

“Kami berharap harga TBS mengikuti tren dan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kesejahteraan petani,” ujarnya.

Rekomendasi ketiga yang disampaikan DPRD berkaitan dengan antrean kendaraan pengangkut sawit di PKS. DPRD meminta agar kendaraan milik masyarakat dan petani lokal mendapat prioritas pelayanan.

“Tiga poin hasil rapat ini akan kami rekomendasikan kepada Bupati Bangka untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada,” jelasnya.

Terkait kemungkinan masih adanya PKS yang tidak mematuhi aturan, Jumadi menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengambil langkah lebih lanjut.

“Itu ranah bupati. Jika memang ada pelanggaran dan tidak mengindahkan aturan, tentu pemerintah bisa mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk soal perizinan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, dari total sembilan PKS yang beroperasi di Kabupaten Bangka, tujuh perusahaan hadir dan menyatakan sepakat terhadap tiga rekomendasi yang disampaikan DPRD.

“Saat rapat ada tujuh PKS yang hadir dan semuanya menyepakati tiga poin rekomendasi tersebut. Sementara dua perusahaan yang tidak hadir akan tetap kami sampaikan hasil rapat ini untuk ditindaklanjuti,” pungkas Jumadi. (KBC)

Tinggalkan Balasan