ADVERTORIALHEADLINE

Saparudin Dipercaya Nahkodai DPW MIPI Babel

×

Saparudin Dipercaya Nahkodai DPW MIPI Babel

Sebarkan artikel ini
Pelantikan DPW MIPI Babel di Balai Betason Kantor Walikota Pangkalpinang, Sabtu (11/7).

‎PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, resmi memimpin Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026–2031.

‎Pelantikan berlangsung di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Sabtu (11/7/2026).

‎Pelantikan tersebut menjadi tonggak terbentuknya kepengurusan pertama DPW MIPI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

‎Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Umum DPP MIPI, Anwar Hafid, jajaran pengurus pusat, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah.

‎Usai dilantik, Saparudin menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta arahan dari pengurus pusat.

‎”Kami berkomitmen menjalankan amanah organisasi sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta arahan dari Pengurus Pusat. Sebagai kepengurusan yang baru, kami tentu masih membutuhkan bimbingan dan dukungan agar MIPI dapat berkembang secara optimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujarnya.

‎Menurut Saparudin, MIPI memiliki peran strategis sebagai wadah yang mempertemukan akademisi, praktisi, aparatur pemerintahan, dan berbagai kalangan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu pemerintahan.

‎Ia menilai organisasi tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan profesional.

‎”Pemerintahan yang baik harus dibangun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme. MIPI diharapkan dapat berkontribusi melalui berbagai kajian, pemikiran, dan pengembangan kapasitas di bidang ilmu pemerintahan,” katanya.

‎Dalam waktu dekat, DPW MIPI Babel akan menyusun program kerja, memperluas keanggotaan, serta membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Bangka Belitung agar organisasi dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pembangunan daerah. (Adv)

Tinggalkan Balasan