PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, mendesak PT Pertamina segera mengatasi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bangka Belitung.
Menurut Didit, kondisi tersebut sudah berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat.
Antrean panjang di SPBU tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat.
“Saya minta kepada pihak Pertamina supaya masalah ini diselesaikan secepat mungkin dan segera dilaporkan ke pusat. Kalau dibiarkan, korbannya banyak, mulai dari UMKM, pengemudi ojek online, sampai masyarakat umum,” kata Didit kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kelangkaan BBM mulai dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Bahkan, harga BBM yang dijual di luar jalur resmi disebut telah mencapai sekitar Rp20 ribu per liter.
Didit mengatakan dirinya telah melakukan video call langsung dengan General Manager Pertamina untuk memperlihatkan kondisi antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Bangka Belitung.
Dalam komunikasi tersebut, pihak Pertamina juga mendengar langsung keluhan masyarakat yang harus mengantre selama berjam-jam demi mendapatkan BBM.
“Saya langsung perlihatkan antreannya. Beliau juga mendengar keluhan masyarakat yang sudah menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.
Sebagai gambaran dampak yang dirasakan masyarakat, Didit mengaku melihat langsung warga yang kesulitan mendapatkan BBM di sekitar tempat tinggalnya.
Bahkan, di depan rumahnya terdapat dua sepeda motor yang mogok karena kehabisan bahan bakar.
Menurutnya, pemilik kendaraan tersebut terpaksa berjalan kaki untuk mengantar anaknya ke sekolah lantaran tidak memperoleh BBM.
“Artinya dampak antrean dan kelangkaan BBM ini sudah dirasakan semua sektor. Ada yang tidak bisa bekerja, ada anak yang terlambat bahkan tidak bisa sekolah karena tidak mendapatkan BBM,” katanya.
Didit menegaskan, prioritas utama saat ini adalah menormalkan kembali pasokan dan distribusi BBM di Bangka Belitung.
Ia menilai penyelesaian persoalan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina sehingga langkah cepat sangat dibutuhkan agar aktivitas masyarakat kembali normal.
Selain memastikan pasokan kembali lancar, Didit juga mendorong adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan di SPBU.
Salah satunya dengan membahas kemungkinan pemisahan jalur antrean antara kendaraan umum dan kendaraan pengerit agar distribusi BBM lebih tertib serta tidak menghambat masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Yang jelas saya minta kondisi ini segera dinormalkan karena yang memiliki kewenangan adalah Pertamina,” tegasnya.
Lebih lanjut, Didit kembali mengingatkan persoalan distribusi BBM subsidi, khususnya bagi sektor perikanan.
Menurutnya, distribusi BBM subsidi untuk nelayan hingga kini masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan perlu menjadi perhatian serius dalam upaya pembenahan tata kelola distribusi BBM di Bangka Belitung.
Ia berharap Pertamina bersama pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kelangkaan BBM tidak berlarut-larut dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terganggu oleh antrean panjang di SPBU. (KBC)
Didit Desak Pertamina Segera Atasi Persoalan Kelangkaan BBM
