PANGKALPINANG – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di Terminal BBM Bangka Belitung dalam kondisi aman, meski antrean panjang masih terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Bangka Belitung.
Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, mengatakan stok BBM yang tersedia saat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tujuh hari ke depan.
“Stok BBM di terminal kita sebenarnya sampai tujuh hari ke depan itu aman. Jadi tidak ada masalah dalam penyaluran,” kata Satriyo di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada wartawan, Selasa (14/72026).
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi bukan disebabkan berkurangnya pasokan dari Pertamina, melainkan adanya indikasi pembelian BBM secara berulang oleh oknum tertentu.
Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena kondisi stok masih mencukupi kebutuhan.
“Kami mengimbau masyarakat supaya tidak perlu melakukan pembelian berlebihan. Dari hasil monitoring di lapangan memang banyak kendaraan yang melakukan pembelian berulang, termasuk diduga dilakukan oleh pengerit,” ujarnya.
Satriyo mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pengamanan dan penertiban di SPBU guna mencegah oknum memanfaatkan situasi kelangkaan.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda untuk membantu pengamanan antrean di lapangan agar oknum yang tidak bertanggung jawab tidak memanfaatkan kondisi ini,” katanya.
Selain itu, Pertamina menemukan adanya penyalahgunaan sistem QR Code subsidi. Dari hasil pemetaan di lapangan, sejumlah kendaraan diketahui menggunakan lebih dari satu QR Code bahkan memakai nomor polisi berbeda untuk memperoleh BBM subsidi.
“Temuan kami banyak QR Code yang dobel ataupun menggunakan nomor polisi palsu. Kendaraan itu berpindah-pindah SPBU. Untuk QR Code tersebut mayoritas sudah kami blokir,” ujar Satriyo.
Ia menyebutkan hingga saat ini hampir 500 kendaraan telah diblokir karena terindikasi melakukan pelanggaran dalam pembelian BBM subsidi.
Satriyo menegaskan, sesuai aturan nasional, satu kendaraan hanya diperbolehkan menggunakan satu QR Code dan memiliki batas maksimal pembelian sesuai ketentuan.
“Tidak boleh satu kendaraan memiliki lebih dari satu QR Code. Aturan itu merupakan kebijakan nasional,” tegasnya.
Terkait adanya SPBU yang tidak menerima pasokan BBM, Satriyo menjelaskan langkah tersebut merupakan sanksi terhadap SPBU yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar aspek kepatuhan dalam penyaluran BBM.
“Kalau SPBU yang disanksi memang sementara tidak kami kirim karena terkait masalah kepatuhan penyaluran,” katanya.
Meski demikian, Pertamina mulai mengaktifkan kembali penyaluran ke beberapa SPBU yang telah melakukan perbaikan. Salah satunya SPBU di kawasan Nibung yang sebelumnya dihentikan sementara.
“Seharusnya baru bisa salur tanggal 15, tetapi karena sudah melakukan perbaikan dan memenuhi SOP, kami upayakan hari ini sudah bisa kembali disalurkan,” jelasnya.
Menanggapi tingginya harga Pertamax yang dikeluhkan masyarakat, Satriyo mengatakan penetapan harga BBM nonsubsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat dan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia.
“Harga itu mengikuti harga minyak dunia dan dievaluasi setiap bulan. Biasanya ada penyesuaian setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya,” ujarnya.
Pertamina juga mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM subsidi. Apabila menemukan dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran di lapangan, masyarakat diminta segera melaporkan kepada Pertamina maupun aparat berwenang.
“Kami mohon dukungan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Jangan hanya pemerintah daerah atau Pertamina saja, tetapi masyarakat juga dapat melaporkan apabila menemukan adanya penyimpangan,” kata Satriyo. (KBC)
Stok BBM Cukup Hingga Tujuh Hari ke Depan
