BANGKA TENGAH – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali menjadi fenomena tahunan yang selalu muncul menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri.
Ironisnya, masalah klasik ini terus berulang tanpa solusi nyata, sementara masyarakat kecil dan pelaku UMKM kembali menjadi korban.
Gas bersubsidi yang seharusnya mudah diakses justru menghilang dari pasaran. Warga terpaksa berkeliling dari satu toko ke toko lain, namun hampir seluruh pengecer mengaku tidak memiliki stok elpiji 3 kg.
Kondisi ini memicu keresahan dan kemarahan publik. Bagi pelaku UMKM, kelangkaan ini bukan sekadar masalah sepele. Gas elpiji 3 kg adalah urat nadi usaha. Tanpa gas, produksi terhenti, pendapatan terancam, dan keberlangsungan usaha dipertaruhkan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah memang terjadi pembatasan pasokan dari depot ke pangkalan gas, atau justru ada praktik penimbunan, dan permainan mafia gas yang sengaja memanfaatkan momentum Ramadan untuk mengeruk keuntungan.
Jika gas tersedia pun, harga melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya rantai distribusi yang tidak beres dan lemahnya pengawasan di lapangan.
Ika, salah seorang pelaku UMKM di Kecamatan Koba, mengaku kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg.
“Gas susah sekali dicari. Kalaupun ada, harganya sudah mahal, jauh dari harga biasa. Kami sebagai pelaku usaha kecil benar-benar dirugikan,” keluhnya,” Selasa (3/4/26).
Kelangkaan elpiji 3 kg ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Jangan sampai gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil justru menjadi ladang bisnis oknum-oknum nakal, sementara masyarakat dipaksa menanggung beban.
Publik menuntut tindakan tegas, bukan sekadar alasan klasik atau janji pengawasan. Jika dibiarkan, kelangkaan gas elpiji 3 kg bukan hanya soal distribusi, tetapi cermin kegagalan negara melindungi hak dasar rakyat kecil. (KBC)
Masalah Lama yang Kambuh Lagi






