PANGKALPINANG – Ribuan warga nelayan Desa Beriga bersama ratusan mahasiswa dan anggota Walhi Bangka Belitung menggelar unjuk rasa di gerbang utama Kantor PT Timah Tbk, Senin (28/10).
Kemudian aksi itu, berlanjut di pintu utama Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, untuk menolak rencana pertambangan yang akan dilanjutkan oleh PT Timah Tbk di laut Desa Beriga Bangka tengah.
“Mata pencaharian warga desa itu bergantung pada ekosistem pesisir. Mereka nelayan, perempuan nelayan, pencari ikan, kerang dan pencari ketam yang hidupnya bergantung memanfaatkan bakau dan semua ekosistem pesisir laut Beriga,” kata Direktur Walhi Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz, saat orasi di gerbang utama kantor PT Timah Tbk.
[irp]
Ia mengatakan, hampir 2.000 warga terlibat dalam aksi unjuk rasa ini dan Walhi turut serta mendampingi mereka untuk menyampaikan aspirasi ratusan nelayan dan warga Desa Batu Beriga dan Dusun Tanjung Berikat, Kabupaten Bangka tengah.
“Semua aktifitas penambang timah itu meninggalkan limbah bekas tambang di pesisir laut hampir sampai terbawa 7-8mil dan sampai hari ini terumbu karang kita secara masif sudah rusak dan tidak lagi memiliki fungsi ekologi akibat pertambangan timah di pesisir laut itu,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan PT Timah Tbk yang memaksa melakukan aktifitas tambang di laut Beriga harus di evaluasi oleh Pemerintah daerah karena hampir semua warga Bangka Belitung khususnya warga Desa Batu Beriga menolak aktifitas timah di pesisir laut itu.
[irp]
Dan yang membuat warga kontra karena memang ekosistem pantai yang masih bagus dan sumber-sumber pangan yang selama ini masih disediakan warga nelayan dari Desa Beriga.
“Kita tidak tahu kenapa PT Timah tetap ingin melakukan eksploitasi di laut Beriga, sementara kita tahu banyak IUP-IUP lain yang tidak berizin. Oleh karena itu kita minta Pemerintah Provinsi mengkaji lagi hal ini,” bebernya.
Ia menambahkan, warga Desa Batu Beriga terdampak sangat besar terhadap aktifitas pertambangan tersebut, karena hampir semua masyarakat menolak keras penambangan timah ini. Penolakannya sudah sejak tahun 2005 lalu, karena memang aktifitas mereka warga desa itu sangat bergantung pada ekosistem laut.
[irp]
“Kita akan tetap melakukan gerakan penolakan ini, baik dengan legitasi dan non legitasi dan kita akan tetap melakukan aksi untuk mendesak Pj Gubernur mengevaluasi PT Timah ini karena warga menolak tapi aktifitas pertambangan tetap ingin dilakukan,” terang Hafiz.
Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mengatakan pihaknya menerima dan mendengar aspirasi nelayan dan warga yang hadir melakukan unjuk rasa.
Namun karena keinginan mereka untuk bisa bertemu Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, semua warga yang hadir diperbolehkan menginap dihalaman Kantor Gubernur Babel.
[irp]
“Kita akan lanjutkan kembali besok karena harapan masyarakat itu bisa bertemu Pj Gubernur. Namun karena Pak Pj Gubernur masih ada pertemuan dengan Kementrian di Pusat, jadi kita lanjutkan diskusinya besok saat Pak Pj sudah ada,” ujar Fery.
Menurut Fery, sebelumnya warga desa beriga ini sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasinya. Namun hasilnya akan tetap menunggu dari Pj Gubernur Babel.
“Hasilnya kita tetap menunggu Pj Gubernur besok. Akan kita bahas internal dulu bersama Pj Gubernur dan instansi terkait,” tutup Fery. (Dika)
Ribuan Warga Sampaikan Aspirasi, Tolak Tambang di Laut Batu Beriga
