PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer terkait penggunaan BBM Bio Solar untuk kendaraan pengangkut kontainer berisi bahan pangan dan kebutuhan pokok.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Banmus DPRD, Senin (27/4/2016).
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, menyampaikan audiensi ini digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi para sopir truk, khususnya kendaraan roda enam ke atas yang mengalami kendala akibat barcode BBM subsidi yang tidak aktif.
Kondisi tersebut membuat para sopir tidak bisa mendapatkan BBM subsidi, meskipun kendaraan mereka digunakan untuk mengangkut logistik penting seperti sembako dan pupuk.
“Persoalan ini tentu sangat berdampak. Jika mereka harus menggunakan BBM non subsidi, maka biaya operasional akan meningkat dan berujung pada kenaikan harga bahan pokok di masyarakat,” ujar Didit.
Ia menambahkan, DPRD bersama pihak terkait telah melakukan koordinasi dengan Pertamina guna mencari solusi terbaik.
Hasilnya, kendaraan pengangkut logistik yang memiliki peran penting bagi kebutuhan masyarakat tetap diperbolehkan menggunakan BBM jenis tertentu, dengan syarat barcode diaktifkan kembali.
“Alhamdulillah, kami mengapresiasi kerja sama dari pihak Pertamina. Dari sekitar 60 kendaraan yang mengalami kendala, disepakati bahwa barcodenya akan segera diaktifkan kembali setelah seluruh persyaratan dipenuhi, seperti pajak kendaraan yang harus lunas,” jelasnya.
Menurut Didit, pihak Pertamina juga berkomitmen untuk mempercepat proses aktivasi barcode tersebut. Bahkan, prosesnya ditargetkan dapat selesai dalam waktu 1×24 jam setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Dalam audiensi tersebut, para sopir juga menyampaikan keluhan terkait keterbatasan kuota BBM yang saat ini hanya sekitar 60 liter per hari.
Mereka menilai jumlah tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan distribusi ke daerah yang jaraknya cukup jauh, seperti Bangka Selatan dan wilayah lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Didit meminta agar ada kebijakan toleransi dari pihak terkait, khususnya bagi kendaraan yang mengangkut sembako.
Menurutnya, kelancaran distribusi bahan pokok harus menjadi prioritas demi menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Kalau distribusi terganggu, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, perlu ada kebijakan khusus agar kendaraan pengangkut sembako tetap bisa beroperasi dengan baik,” tegasnya.
Audiensi ini menghasilkan kesepakatan bahwa aktivasi barcode BBM subsidi akan segera dilakukan bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan.
“Dengan adanya solusi tersebut, diharapkan distribusi logistik kembali normal dan tidak berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat,” pungkasnya. (KBC)
DPRD Dengar Aspirasi Supir Truk Tronton
