PANGKALPINANG – Audiensi antara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama perwakilan sopir truk tronton dan trailer membuahkan hasil positif.
Pertamina menyatakan siap mengakomodasi permintaan para sopir, khususnya terkait pengaktifan kembali barcode BBM subsidi.
Hal tersebut disampaikan oleh Eko Supiadi, Manajer Bangka Jaya Line, usai mengikuti audiensi, Senin (27/4/2026].
Ia mengungkapkan bahwa pihak DPRD langsung merespons cepat keluhan para sopir dan memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
“Hasil audiensi sangat baik. Ketua langsung merespons dan mengatensi persoalan kami.
Sementara ini semua permintaan disiapkan untuk dikabulkan, dan permasalahan sopir diterima dengan baik,” ujar Eko.
Ia menjelaskan, Pertamina juga telah berkomitmen untuk mempercepat proses aktivasi barcode BBM.
Dengan catatan, seluruh data dan persyaratan administrasi telah lengkap, maka kendaraan sudah bisa kembali menggunakan BBM subsidi.
“Tadi disampaikan, kalau datanya sudah lengkap, dalam waktu 1×24 jam barcode bisa langsung aktif dan digunakan,” jelasnya.
Meski demikian, Eko menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi di lapangan.
Ia mengingatkan agar kesepakatan yang telah dicapai dalam rapat tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Jangan sampai di rapat kita sepakat semua, tapi di lapangan tidak berjalan. Ini yang harus kita kawal bersama,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, juga dibahas teknis pelayanan di SPBU, termasuk durasi pengisian BBM yang disebut bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 1 hingga 4 jam.
Namun, pihaknya akan terus memantau agar realisasi di lapangan sesuai dengan yang disampaikan.
Selain itu, muncul pula pembahasan terkait penggunaan surat jalan sebagai salah satu syarat pengisian BBM.
Eko menyebut, dokumen tersebut dapat menjadi bukti autentik tujuan distribusi, terutama bagi kendaraan pengangkut logistik.
“Kalau memang diperlukan, surat jalan bisa jadi solusi. Tapi harus diatur dengan baik agar tidak menimbulkan antrean panjang atau bahkan keributan di SPBU,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah kendaraan yang mengalami kendala barcode cukup banyak.
Dari data yang dilaporkan, sekitar 20 armada telah mendapat persetujuan, namun total kendaraan yang terdampak diperkirakan mencapai lebih dari 100 unit.
“Masih banyak kendaraan yang terblokir, termasuk mobil kecil. Harapannya ke depan tidak ada lagi pemblokiran mendadak tanpa pembaruan sistem,” ungkapnya.
Terkait kuota BBM, saat ini sopir hanya mendapatkan sekitar 60 liter per hari. Jumlah tersebut dinilai masih terbatas untuk kebutuhan distribusi jarak jauh.
Dengan adanya hasil audiensi ini, para sopir berharap seluruh kesepakatan dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas distribusi logistik kembali lancar tanpa hambatan. (KBC)
Audiensi Membuahkan Hasil Positif
