BANGKA TENGAH – Pernyataan anggota DPRD Bangka Tengah dari Partai Golkar, Maya, yang menyoroti anggaran publikasi pemerintah daerah menuai tanda tanya.
Kritik yang menyebut anggaran tersebut terlalu besar dan tidak efektif dinilai tidak disertai data pembanding yang jelas.
Dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2025, poin soal pemborosan anggaran publikasi memang mencuat.
Namun, rekomendasi yang dibacakan Sekretaris Dewan itu tidak menyebutkan nama pengusul secara terbuka, meski di internal DPRD disebut berasal dari Maya.
Fakta di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menegaskan bahwa anggaran publikasi di daerahnya tergolong paling rendah dibandingkan daerah lain.
“Kalau bicara jujur, publikasi Bangka Tengah ini termasuk paling minim se-Indonesia,” tegas Algafry, Kamis (30/4/2026), usai Rapat Paripurna DPRD.
Pernyataan tersebut secara tidak langsung membantah tudingan pemborosan yang dilontarkan.
Bahkan, Algafry menekankan bahwa publikasi bukan untuk pencitraan pribadi, melainkan kebutuhan penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Saya tidak pernah mengarahkan untuk menonjolkan diri. Kerja sama Kominfo dengan media itu murni untuk informasi pemerintahan,” ujarnya.
Kerja sama publikasi tersebut juga disebut melibatkan berbagai media di Bangka Belitung dan dikelola secara kelembagaan oleh Dinas Kominfo, bukan secara personal oleh kepala daerah.
Di sisi lain, kritik tanpa data yang kuat justru berpotensi menimbulkan persepsi keliru di publik.
Apalagi, di tengah tuntutan transparansi, setiap tudingan pemborosan anggaran seharusnya disertai analisis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Algafry sendiri menilai perbedaan ini sebagai persoalan sudut pandang, namun membuka ruang evaluasi jika memang diperlukan.
“Kalau perlu dikurangi, termasuk kerja sama media, tentu akan kita bahas. Tapi jangan sampai penilaian itu tidak objektif,” katanya.
Polemik ini pun menegaskan pentingnya kritik yang berbasis data, bukan sekadar asumsi, agar tidak menyesatkan opini publik. (KBC)
Dituding Pemborosan, Bupati Sebut Anggaran Publikasi Justru Paling Rendah
