BANGKA SELATAN – PT Bukit Palma Prima akhirnya membuka kembali akses jalan sepanjang sekitar 600 meter yang selama ini digunakan warga Desa Nangka untuk menuju kebun mereka.
Pembukaan akses tersebut dilakukan setelah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun langsung ke lokasi dan memediasi permasalahan antara masyarakat dan perusahaan, Jumat (12/6/2026).
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan persoalan yang disampaikan warga sebenarnya bukan penolakan terhadap investasi ataupun operasional perusahaan sawit tersebut.
Masyarakat, kata dia, hanya meminta agar akses jalan yang telah lama digunakan untuk aktivitas perkebunan tetap dapat dilalui.
“Permasalahan masyarakat tidak banyak. Mereka hanya memohon agar akses jalan menuju kebun sepanjang kurang lebih 600 meter dibuka kembali sehingga aktivitas mereka tidak terganggu,” kata Didit saat meninjau lokasi bersama anggota DPRD Babel Rina Tarol, Musani, dan Warkamni.
Menurut Didit, DPRD Babel sengaja datang ke Desa Nangka untuk memastikan kondisi yang sebenarnya setelah menerima laporan dari masyarakat Bangka Selatan.
Dari hasil dialog yang dilakukan di lapangan, DPRD menemukan bahwa hubungan masyarakat dengan perusahaan pada dasarnya berjalan baik.
Warga bahkan mengakui keberadaan pabrik kelapa sawit milik PT BPP telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Kehadiran perusahaan dinilai membuka lapangan kerja dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
“Pada prinsipnya masyarakat berterima kasih kepada perusahaan. Kehadiran pabrik sawit ini memberikan manfaat ekonomi bagi warga dan daerah. Karena itu masyarakat tidak menolak keberadaan perusahaan, mereka hanya berharap akses jalan ke kebun bisa kembali dibuka,” ujarnya.
Setelah dilakukan pertemuan dan komunikasi langsung antara DPRD, masyarakat, dan pihak perusahaan, PT BPP menyatakan kesediaannya memenuhi permintaan warga. Bahkan pembukaan akses jalan dilakukan pada hari yang sama.
“Hari ini jalan dibuka dan langsung dirapikan. Alhamdulillah persoalan yang sempat menjadi keluhan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik,” kata Didit.
Ia menilai langkah cepat perusahaan dalam merespons aspirasi masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Sikap tersebut juga dinilai mampu meredam potensi konflik yang lebih besar.
Didit menegaskan bahwa DPRD Babel mendukung keberadaan investasi yang memberikan manfaat bagi daerah.
Namun demikian, kepentingan dan hak-hak masyarakat juga harus tetap diperhatikan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan seimbang.
Menurut dia, komunikasi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan.
Dengan adanya dialog yang terbuka, berbagai kendala di lapangan dapat dicari jalan keluarnya tanpa harus menimbulkan gesekan berkepanjangan.
“Kita berharap hubungan masyarakat dan perusahaan tetap baik. Kalau ada persoalan, selesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sehingga tidak berkembang menjadi konflik,” ujarnya.
Dengan dibukanya kembali akses jalan tersebut, warga Desa Nangka kini dapat kembali mengakses lahan perkebunan mereka seperti biasa.
Penyelesaian masalah ini sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. (KBC)
PT BPP Akhir Buka Akses Jalan yang Ditutup
